AALI
9725
ABBA
224
ABDA
0
ABMM
780
ACES
1480
ACST
280
ACST-R
0
ADES
1665
ADHI
1165
ADMF
8075
ADMG
167
ADRO
1185
AGAR
428
AGII
1095
AGRO
910
AGRO-R
0
AGRS
570
AHAP
71
AIMS
494
AIMS-W
0
AISA
274
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
585
AKRA
3240
AKSI
785
ALDO
870
ALKA
242
ALMI
236
ALTO
318
Market Watch
Last updated : 2021/05/07 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
468.07
-0.98%
-4.61
IHSG
5928.31
-0.7%
-41.93
LQ45
880.72
-0.93%
-8.22
HSI
28610.65
-0.09%
-26.81
N225
29357.82
0.09%
+26.45
NYSE
0.00
-100%
-16348.41
Kurs
HKD/IDR 1,838
USD/IDR 14,290
Emas
835,733 / gram

Soal Suntikan Modal ke Bank Muamalat, Ini Kata Jubir Wapres

SYARIAH
Giri Hartomo/Okezone
Minggu, 28 Maret 2021 16:44 WIB
Ditegaskan Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi, dalam kasus penyelesaian masalah permodalan Bank Muamalat bukan menjadi kewenangan dari Wakil Presiden.
Soal Suntikan Modal ke Bank Muamalat, Ini Kata Jubir Wapres. (Foto : MNC Media)

IDXChannel - Upaya penyelamatan Bank Muamalat terus dilakukan berbagai pihak, salah satunya Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang sendiri meminta agar hal tersebut dipercepat atau tidak berlarut-larut. 

Ditegaskan Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi, dalam kasus penyelesaian masalah permodalan Bank Muamalat bukan menjadi kewenangan dari Wakil Presiden. Penyelesaian ini menjadi kewenangan independen dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan stakeholder yang terkait lainnya termasuk masalah suntikan modalnya.

"Kalau hal terkait suntikan segala macem saya tidak bisa berbicara hal hal seperti itu. Karena itu tidak menjadi ya tadi itu tidak menjadi kewenangan Wakil Presiden apalagi Juru Bicara tidak ada disitu. Itu kewenangan OJK dan lembaga-lembaga keuangan yang mendapatkan kewenangan," ujarnya kepada media, Minggu (28/3/2021). 

Sementara itu, tentang wacana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menyuntikan modal ke Bank Muamalat, Masduki juga enggan mengomentarinya. Sebab menurutnya, hal tersebut merupakan kebijakan teknis yang bukan kewenangan dari Wakil Presiden karena menyangkut masalah independensi. 

"Itu dibahas, tapi saya tidak bisa berbicara kepada pers karena itu bukan  kewenangan dari Lembaga Wakil Presiden. Hal yang sifatnya kebijakan teknis yang solutif diserahkan kepada tadi itu, objektivitas yang mempunyai kewenangan-kewenangan," jelasnya. 

Dalam penyelesaian masalah permodalan Bank Muamalat, diungkapkan Masduki, Wapres tidak boleh terlibat secara langsung. Oleh karena itu, penyelesaian Bank Muamalat ini merupakan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sedngkan permasalahan dan penyelesaian Bank Muamalat ini juga nantinya akan dibantu oleh Masyarakat Ekonomi Syariah. Lembaga yang diketuai oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu memiliki komitmen untuk menyelesaikan permasalah permodalan dari Bank Muamalat. 

Erick Thohir mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Wapres, bahwa memasukan penyelesaian permodalan Bank Muamalat dalam program kerjanya. Ini menjadi salah satu dorongan agar permasalahan Bank Muamalat tidak berbelit-belit.

"Tapi Wapres hanya menampung berbagai hal. Kemudian masukan itu disampaikan oleh Wapres kepada yang bersangkutan dan rupanya sudah menemukan titik terang. Seperti apa teknis kebijakannya nantilah," jelasnya. (FHM)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD