Tangguh Yudha/MPI
Lebih lanjut ia memaparkan, Malaysia bisa berbuat sebaliknya. Negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu moderator atau adminnya diwajibkan untuk bertanggung jawab apabila nantinya ada laporan pelanggaran hukum yang terjadi di ruang digital lingkup privat.
"Adminnya bisa kena kalau mereka membiarkan terjadinya misinformasi di aplikasi," tegasnya.
Meski demikian, ia memastikan, Indonesia sendiri belum mengadopsi strategi yang dilakukan oleh Malaysia itu dalam memerangi hoaks.
Ia mengungkapkan, ini semua hanya sebatas informasi. Artinya, belum ada rencana bagi pihaknya untuk menerapkannya di Tanah Air.
(YNA)
