Febrina Ratna Iskana
Kasus tersebut dapat menarik minat pengadilan karena terkait hak kebebasan berbicara dengan tujuan pemerintah untuk melindungi keamanan nasional, sambil mengangkat isu-isu baru tentang platform media sosial.
Permintaan tersebut pertama-tama ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung John Roberts, yang mengawasi banding darurat dari pengadilan di ibu kota negara tersebut. Dia hampir pasti akan meminta masukan dari kesembilan hakim agung.
Pada Jumat (13/12/2024) lalu, hakim federal di Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Distrik Columbia menolak permohonan darurat untuk memblokir undang-undang tersebut, sebuah putusan prosedural yang memungkinkan kasus tersebut dipindahkan ke Mahkamah Agung.
Panel yang sama sebelumnya dengan suara bulat menegakkan undang-undang tersebut atas tantangan Amandemen Pertama yang mengklaim bahwa undang-undang tersebut melanggar hak kebebasan berbicara.
Tanpa pembekuan dari pengadilan, undang-undang tersebut akan berlaku pada 19 Januari 2025 dan membuat toko aplikasi TikTok dan layanan hosting internet yang mendukung TikTok terkena potensi denda.
Sejauh ini, Departemen Kehakiman dinilai akan menegakkan hukum, menyelidiki kemungkinan pelanggaran, dan mencari sanksi. Namun, pengacara TikTok dan ByteDance berpendapat bahwa Departemen Kehakiman Trump mungkin akan menghentikan penegakan hukum atau berupaya mengurangi konsekuensi paling parah dari undang-undang tersebut.
Adapun, Trump menjabat sehari setelah undang-undang tersebut mulai berlaku atau mulai 20 Januari 2025.
Di sisi lain, Mahkamah Agung dapat menangguhkan sementara undang-undang tersebut sehingga para hakim dapat memberikan pertimbangan yang lebih lengkap terhadap Amandemen Pertama dan masalah lainnya. Mereka juga dapat dengan cepat menjadwalkan pertimbangan dan mencoba memberikan keputusan paling lambat 19 Januari 2025 mendatang.
Pengadilan tinggi dapat menolak banding darurat, yang akan memungkinkan undang-undang tersebut berlaku sesuai jadwal.
Dengan prospek terakhir tersebut, pengacara TikTok dan Bytedance meminta putusan atas permintaan darurat mereka paling lambat pada 6 Januari 2025 karena mereka memerlukan waktu untuk berkoordinasi dengan penyedia layanan mereka guna melakukan tugas rumit untuk menutup platform TikTok hanya di Amerika Serikat.
Kasus tersebut telah melalui proses pengadilan yang relatif cepat setelah mayoritas bipartisan di Kongres menyetujui undang-undang tersebut dan Presiden Joe Biden menandatanganinya pada April 2024 lalu.
(Febrina Ratna)
