APTI Sebut Jika Cukai Rokok Naik, Petani Tembakau akan Rugi

Pemerintah berencana akan mengubah tarif cukai hasil tembakau (CHT). Namun, rencana tersebut dianggap terlalu merugikan para petani tembakau. 

IDXChannel - Pemerintah berencana akan mengubah tarif cukai hasil tembakau (CHT). Namun, rencana tersebut dianggap terlalu merugikan para petani tembakau. 

Hal itu seperti yang dikatakan oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) bahwa petani merupakan salah satu rangkaian dari industri kretek, jika cukai naik, mereka diharuskan menekan bahan baku.

“Kalo pemerintah abai, dan petani tembakau dibiarkan, saya kira itu tidak adil. Hasil cukai diambil, tapi petaninya dibiarkan,” kata Ketua APTI Soeseno Jumat (27/8/2021)

Dia pun menambahkan bahwa setidaknya ada 6 juta petani tembakau yang hidup dari kretek sebagai produk olahan tembakau dan cengkeh khas Indonesia. Ini masih ditambah dengan rumah tangga petani. Mereka semuanya bergantung dari hajat hidup tembakau di Indonesia.

Hidup petani tembakau juga terus dibayangi perjanjian FCTC (Framework Convention on Tobacco Control). Perjanjian tersebut berupaya hadir tidak hanya merisak melainkan juga mengendalikan tembakau.

“Salah satu dari artikel FCTC yaitu negara harus melakukan konversi ke tanaman lain agar nilai ekonominya tinggi. Jadi, konsumen rokok dibatasi, atau perokok itu hilang. Caranya, konsumen rokok harus ga ada maka perkebunan tembakau harus mati. No Tobacco, No Cigarette. Di mana-mana petani tembakau menjadi sasaran FCTC," ujarnya.

Soeseno menilai yang lebih mengerikan adalah jika Indonesia meratifikasi FCTC, negara tidak boleh berhubungan sama sekali dengan petani tembakau. Padahal, ada banyak daerah yang menggantungkan hidup dari tembakau, misalnya Madura, Jember, Temanggung, dan Nusa Tenggara Barat.

Diketahui pemerintah akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun depan. Penerimaan cukai pada RAPBN tahun anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp203.920 miliar, atau tumbuh 11,9 persen dibandingkan outlook 2021. (NDA)