Michelle Natalia
IDXChannel - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nadhlatul Ulama mengungkap hasil riset terkait dampak kebijakan pertembakauan di Indonesia. Hasilnya, mereka menemukan minimnya keberpihakan kepada petani tembakau.
Lakpesdam meneliti PP 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, yang dilakukan pada tiga daerah penghasil tembakau, yaitu Pamekasan Madura, Rembang Jawa Tengah, dan Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hasilnya, rencana revisi PP 109/2012 dinilai akan memberatkan petani, apalagi peraturan yang berlaku saat ini sudah cukup membatasi ruang gerak mereka. Ini sekaligus menegaskan keresahan sejumlah kepala daerah yang khawatir revisi PP 109 akan mengancam masa depan petani tembakau.
“Ini seperti ada porsi yang tidak setara antara kepentingan kesehatan dan ekonomi. Keberpihakannya kepada petani sangat minim,” ujar Peneliti Lakpesdam PBNU, Hifdzil Alim, di Jakarta, Selasa (3/8/2021).
Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan harus melakukan kajian akademik dan evaluatif sebelum melaksanakan revisi PP 109 tersebut. Sebab, dampaknya akan sangat terasa bagi para petani tembakau akibat dari pembatasan-pembatasan yang bakal ditetapkan.
