Erick Thohir Pastikan Tak Ada PHK Karyawan di Tengah Efisiensi Anggaran
Hingga saat ini pegawai level bawah seperti office boy hingga satpam tidak dikurangi.
IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan tak ada pengurangan pegawai di lingkup Kementerian BUMN, kendati anggaran operasional tahun ini dipangkas alias efisiensi.
Hingga saat ini pegawai level bawah seperti office boy hingga satpam tidak dikurangi. Erick menyebut, pihaknya tetap menggunakan anggaran yang ada untuk memberikan hak para pegawai, tanpa dipotong.
Komitmen Erick Thohir tersebut disampaikan dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Kementerian Perdagangan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“Sesuai dengan arahan Komisi VI, pengurangan pegawai itu belum ada sampai hari ini, lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada," ujar Erick saat raker, Kamis (13/2/2025).
Kendati begitu, tunjangan kinerja dan insentif lain untuk pegawai belum bisa dinaikan tahun ini.
“Jadi karena kita tidak bisa naikkan tunjangan kinerja dan lain-lainnya, ya kita proteksi fasilitas kepegawaian,” tuturnya.
Kementerian BUMN harus mengurangi pos anggaran dari sejumlah program atau kegiatan sepanjang 2025. Aksi ini menyusul pagu anggaran berpotensi dikurangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Erick mengatakan, batas minimum anggaran operasional Kementerian BUMN tahun ini senilai Rp215 miliar, turun jauh dari pagu anggaran 2025 yakni, Rp277 miliar.
Jumlah batas minimum anggaran operasional merupakan hasil pengurangan dana yang sudah dihitung Kementerian BUMN dan diusulkan kepada Kementerian Keuangan.
“Memang batas minimum kami untuk beroperasional kurang lebih di Rp215 miliar,” kata dia.
Program Kementerian BUMN yang mengalami pemotongan dana diantaranya, perjalanan dinas dipangkas sebesar 54 persen, biaya pengawasan BUMN 50 persen, pengurangan fasilitas IT 41 persen.
Lalu, alat tulis kantor (ATK) dikurangi 90 persen, 70 persen pengurangan fasilitas pimpinan, 66 persen penyesuaian kendaraan dinas yang semula menggunakan kendaraan listrik menjadi hybrid dengan nilai yang lebih murah.
Kemudian, penghematan 43 persen kegiatan rapat dan meniadakan hal-hal yang bersifat seremonial.
“Lalu 39 persen efisiensi pemakaian gedung, jadi memang kami masih berkomunikasi walaupun memang kemarin apa yang kami dapatkan itu kurang lebih Rp 161,9 miliar. Semoga ada jalan nanti kita tunggu saja 1-2 bulan ke depan pimpinan,” kata dia.
(kunthi fahmar sandy)