Otorita IKN Ungkap Alasan Pentingnya UU IKN Direvisi Meski Baru Disahkan Februari 2022
Pemerintah saat ini tengah menggodok revisi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ibu Kota Negara (IKN).
IDXChannel - Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ibu Kota Negara (IKN) baru disahkan pada Februari 2022. Namun pemerintah saat ini tengah menggodok revisi regulasi tersebut.
Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Dhony Rahajoe mengungkapkan pentingnya revisi aturan tersebut. Dia menuturkan, sebelumnya memberanikan diri mengusulkan revisi UU IKN kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) meskipun usianya masih seumur jagung.
"Kemudian mulai berdiskusi, ada beberapa pandangan, Pak ini tahun politik bahaya loh belum setahun undang-undang udah diubah berarti kan enggak siap," kata dia dalam acara Konsultasi Publik Rancangan UU Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ibu Kota Negara yang dipantau secara daring, Jumat (4/8/2023).
Dia menyebut revisi tersebut merupakan hal yang wajar. Pasalnya, Indonesia tidak memiliki pengalaman memindahkan dan membangun Ibu kota. Menurutnya Indonesia merupakan negara satu-satunya yang memindahkan Ibu Kota ke pulau yang berbeda.
"Memang kenapa (kalau UU IKN direvisi)? Saya bilang, kita pengalaman enggak bangun Ibu Kota? Kan enggak ada pengalaman, dan Ibu Kota yang pindahnya dari satu pulau ke pulau lain di dunia ini hanya Indonesia satu-satunya," tuturnya.
Dia mencontohkan beberapa negara di dunia yang melakukan pemindahan Ibu Kota Negara tapi masih di daratan yang sama, mulai dari Malaysia yang memindahkan Ibu Kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Selain itu, Australia dari Melbourne ke Canberra hingga Mesir yang memindahkan ibu kotanya dari Kairo.
"Resiko itu tinggi, tidak bisa kalau kita kemudian tidak diberikan kewenangan dan tidak bisa kalau undang-undang ini berbenturan terus dengan undang-undang sektoral," ujarnya.
Dhony menilai dalam pembangunan IKN berbagai sektor harus dipikirkan karena kota-kota di sekitarnya harus turut dibangun, seperti Samarinda dan Balikpapan.
"Konsep triangle cities-nya ini harus jadi. Konektivitas antara Balikpapan dengan IKN, dengan Samarinda itu bagaimana? Listriknya, kereta apinya, jalan tolnya, ini harus terintegrasi semua, dan itu perlu kewenangan, perlu bicara dengan pemda (pemerintah daerah),” tuturnya.
(RNA)