Perikanan Kakap dan Kerapu Dinilai Bawa Peluang Ekonomi Lebih Besar
Perikanan kakap dan kerapu selama ini menjadi kontributor penting dalam lapangan pekerjaan dan ketahanan pangan.
IDXChannel - Asosiasi Demersal Indonesia (ADI) membeberkan fakta mengenai peluang ekonomi dari perikanan kakap dan kerapu sebagai Indonesia key player. Adapun Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sentra produksi kakap adalah WPP 712 dan WPP 718, sedangkan kerapu di WPP 713 dan WPP 715.
Direktur Eksekutif ADI, Mukhlis Kamal mengatakan, perikanan kakap dan kerapu selama ini menjadi kontributor penting dalam lapangan pekerjaan dan ketahanan pangan. Dia menambahkan bahwa Indonesia menjadi pemasok kakap dan kerapu terbesar di dunia.
"Indonesia berkontribusi sekitar 45% pasokan ikan kakap di perdagangan dunia dan pemasok kerapu sebesar 30% dengan produksi sebesar 115.805 ton per tahun selama dekade ini," papar Mukhlis dalam Webinar Optimasi Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Terukur dan Kolaboratif oleh TLFF Indonesia di Jakarta, Senin (23/8/2021).
Pada tahun 2018, kata Mukhlis, ekspor kerapu Indonesia mencapai USD41,4 juta. Sedangkan produksi nasional sebesar 180.755,70 ton dengan kenaikan rata-rata 11,4%/tahun selama periode 2010-2018.
"Berkontribusi nyata terhadap GDP dari sub-sektor perikanan tangkap," ujarnya.
Sebagai asosiasi, ADI menuturkan baru ada 16 perusahaan yang tergabung atau 6%, padahal volume ekspor ke Amerika Serikat saja 7.664,6 ton dengan kurang lebih pendapatan USD49 juta.
Perkembangan ekspor kakap-kerapu sebagai respon terhadap pandemi Covid-19 saja tercatat meningkat di kuartal I-2021.
"Potensi dan pemanfaatan adalah indikator untuk menentukan tingkat kemantapan dari populasi ikan demersal," katanya.
Maka itu, saat ini ADI sedang menyusun rencana evaluasi terhadap keberlanjutan perikanan kakap-kerapu. Terakhir, ada beberapa poin penting demi tata kelola keberlanjutan yang lebih baik.
Demi keberlanjutan, ADI meminta ada perlunya ada Scientific-based management, meningkatkan peranan para stakeholder, kelembagaan yang kuat (pemerintah, nelayan, pelaku bisnis, asosiasi) dan implementasi rencana kerja dan kebijakan menuju keberlanjutan. (NDA)
