AALI
0
ABBA
0
ABDA
0
ABMM
0
ACES
0
ACST
0
ACST-R
0
ADES
0
ADHI
0
ADMF
0
ADMG
0
ADRO
0
AGAR
0
AGII
0
AGRO
0
AGRO-R
0
AGRS
0
AHAP
0
AIMS
0
AIMS-W
0
AISA
0
AISA-R
0
AKKU
0
AKPI
0
AKRA
0
AKSI
0
ALDO
0
ALKA
0
ALMI
0
ALTO
0
Market Watch
Last updated : 2022/01/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
507.30
-0.48%
-2.43
IHSG
6645.05
-0.72%
-48.35
LQ45
948.02
-0.52%
-4.93
HSI
24218.03
-0.68%
-165.29
N225
28333.52
0.74%
+209.24
NYSE
17219.06
-0.23%
-39.94
Kurs
HKD/IDR 1,835
USD/IDR 14,305
Emas
837,181 / gram

Menteri KKP Sebut Nilai Produksi Perikanan Capai Rp132 Triliun

ECONOMICS
Anggie Ariesta
Senin, 23 Agustus 2021 11:13 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) nilai produksi sektor perikanan bisa sampai Rp 132 triliun dengan peluang produksi melebihi 10 juta ton.
Menteri KKP Sebut Nilai Produksi Perikanan Capai Rp132 Triliun (Dok.MNC Media)
Menteri KKP Sebut Nilai Produksi Perikanan Capai Rp132 Triliun (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono memaparkan bahwa nilai produksi di sektor perikanan laut Indonesia terhitung sekitar Rp 132 triliun dengan peluang produksi melebihi 10 juta ton pertahun. 

"Nilai dan peluang ini bukanlah angka yang kecil oleh karena itu kebijakan penangkapan ikan terukur di setiap WPP dibuat agar pengelolaan sumber daya perikanan dapat mengukur tiga faktor," ujar Menteri Trenggono  pada Webinar Optimasi Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Terukur dan Kolaboratif oleh TLFF Indonesia di Jakarta, Senin (23/8/2021).
 
Jika penangkapan ikan terukur, sumber daya perikanan dapat bisa mengukur, pertama angka produksi dan batasan penangkapan yang menunjukkan ketahanan ekosistem untuk mendukung ketahanan pangan. Kedua, nilai produksi yang menunjukkan ketahanan ekonomi. 

"Terakhir, nilai pendapatan dan kesejahteraan nelayan yang menunjukkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat," katanya.

Selain itu hal ini mendorong upaya pemanfaatan potensi sumber daya perikanan indonesia yang nilai estimasinya direkomendasikan oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) termasuk pemanfaatan komoditas kakap dan kerapu.

Menurut Menteri KKP, sejak awal pandemi tahun 2020 dan hingga saat ini angka PDB perikanan menunjukkan angka lebih tinggi dibandingkan dengan angka pertumbuhan PDB nasional. Hal ini akan terus meningkat seiring dengan UU cipta kerja yang memudahkan regulasi dalam perusahaan.

"Momentum ini harus kita jaga dengan mengelola sumber daya perikanan secara terukur untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekologi dan ekonomi serta keberlanjutan sumber daya perikanan nasional," ungkapnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pada periode 2001-2024 KKP telah melaksankan tiga terobosan yaitu peningkatan PNPB dari perikanan tangkap untuk mensejahterakan nelayan melalui kebijakan terukur di setiap wilayah pengelolaan perikanan, pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, pembangunan kampung perikanan budidaya tawar, payaw dan laut yang berbasis kearifan lokal.

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD