Australia "Blokir" Balik Facebook dari Kampanye Vaksin Covid 19
Terkini, pemerintah negeri Kangguru itu menyatakan keengganannya untuk melakukan kampanye vaksinasi Covid-19 melalui laman media sosial Facebook.
IDXChannel - Perseteruan antara pemerintah Australia dan Facebook masih berlanjut. Terkini, pemerintah negeri Kangguru itu menyatakan keengganannya untuk melakukan kampanye vaksinasi Covid-19 melalui laman media sosial milik Mark Zuckerberg itu.
Pemerintah sendiri mengakui, butuh pihak ketiga untuk mempublikasikan kebijakan vaksinasi seluruh negeri, namun menghapus Facebook dari daftar tersebut. Tindakan ini berlangsung setelah raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) itu memblokir seluruh konten berita yang berasal dari Ausralia.
Kepurusan ini dilakukan sejak Rabu (17/02/2021) lalu, di mana mereka menghentikan berbagi berita sekaligus menutup semua laman yang dimikiki media lokal maupun asing dari Australia. Tindakan keras Facebook menimbulkan banyak kecaman, tidak hanya di Australia, tapi juga seluruh dunia.
Beberapa jam sebelum Australia mulai melaksanakan vaksin Pfizer/BioNTech, Menteri Kesehatan, Greg Hunt, menyebut pemerintah harus melaksanakan komunikasi meluas kepada semua pihak, termasuk online, untuk memastikan semua orang ikut ambil bagian.
Namun, pemerintah sendiri telah melarang mengucurkan dana iklan melalai Facebook sebagai tindak lanjut atas perseteruan kedua belah pihak, sampai ditemukan jalan keluar.
"Dalam pantauan saya, sampai masalah ini selesai, tidak akan ada iklan di Facebook," kata Hunt melalui Australian Broadcasting Corp. "Tidak akan ada penugasan sejak perselisihan ini dimulai. Pada dasarnya anda (Mark) memiliki perusahaan besar yang telah mengganggu kedaulatan negara dan mereka tidak akan lolos begitu saja."
Sejak pemblokiran, Menteri Keuangan, Josh Frydenberg, mengaku ingin bertemu dengan Facebook dalam akhir pekan ini. Sementara, Sabtu (20/02/2021) kemarin, Perdana Menteri, mengatakan Facebook sedang dalam proses "pemulihan hubungan tentatif" tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Sedangkan perwakilan dari Facebook melalui email menyebutkan, "tengah menghubungi pemerintah Australia untuk menyampaikan keberatan kami atas rancangan undang-undang (dan akan) melanjutkan kerja sama dengan pemerintah dalam mengamandemen aturan, untuik mencapai stabilisasi, serta keadilan bagi Facebook maupun media massa." (TYO)