Kanada Susul Australia, Paksa Facebook Bayar Media

IDXChannel - Tindakan Australia memaksa sejumlah perusahaan teknologi untuk membayar setiap konten yang naik di platform mereka tampaknya akan diikuti beberapa negara. Baru-baru ini, pemerintah Kanada secara terang-terangan akan mengikuti jejak negeri Kangguru untuk setiap konten yang diterbitkan media setempat.
Dikutip dari Reuters, Jumat (19/02/2021), Menteri Warisan Kanada, Steven Guilbeault, menyatakan bersiap untuk memaksa Facebook Inc untuk membayar setiap konten berita. Mereka menyatakan tidak akan mundur dari perang tersebut meski perusahaan sosial media itu menutup setiap berita, seperti yang dilakukan pada Australia.
Perseteruan Facebook-Australia, AMSI: Hubungan Tak Adil Antara Media-Perusahaan Teknologi
Seperti diketahui, Facebook telah memblokir setiap berita yang berasal dari Australia, sehingga warga negeri Kangguru atau mereka yang berada di luar negeri, tidak akan bisa mengunggahnya di platform milik Mark Zuckerberg. Sementara, Alphabet Inc's Google setuju untuk membayar setiap link yang masuk ke platform-nya.
"Kanada berada di garis depan perang ini ... kami merupakan kelompok negara pertama di dunia yang melakukan ini," kata Guilbeault kepada wartawan.
Guilbeault, kini sedang menyusun aturan serupa sebelum dibuka untuk publik, menyesalkan aksi yang dilakukan Facebook dan menyatakan tidak akan melemahkan sikap Ottawa.
Tahun lalu, organisasi media Kanada memperingatkan kegagalan potensi pasar tanpa keterlibatan pemerintah. Mereka menyebut Australia akan mengizinkan media massa setempat untuk mendapatkan 620 juta dolar kanada atau setara dengan Rp 6,87 triliun (1 dolar kanada setara dengan Rp 11 ribu) dalam setahun. Jika pemerintah tidak melakukan aksi serupa, organisasi itu menyebut akan ada 700 dari 3.100 media cetak berhenti beroperasi.
Guilbeault menyatakan Kanada akan mengadopsi aturan yang disusun di Australia, di mana Facebook dan Google harus sepakat dengan badan usaha media di mana link mereka dipakai ke dalam layanannya, atau setuju terhadap harga yang diputuskan lembaga arbitrase. Opsi lainnya adalah mengikuti pemerintah Prancis, yang meminta kepada perusahaan teknologi untuk memulai diskusi dengan media massa dalam penggunaan konten berita.
"Kami tengah mencari model mana yang paling cocok," katanya. Dia juga menambahka, beberapa pekan lalu sempat menghubungi mitranya di Prancis, Australia, Jerman dan Finlandia untuk bekerja sama membahas kompensasi yang adil untuk konten media.
"Saya menduga dalam waktu dekat kita akan punya lima, 10, 15 negara yang mengadopsi aturan serupa ... jika Facebook juga berencana memblokir Jerman, dengan Prancis," sahutnya, sembari menyebut di titik tertentu pendekatan Facebook tidak akan berhasil. (TYO)