AALI
9700
ABBA
286
ABDA
7375
ABMM
1380
ACES
1340
ACST
190
ACST-R
0
ADES
3400
ADHI
825
ADMF
7550
ADMG
194
ADRO
2230
AGAR
344
AGII
1435
AGRO
1345
AGRO-R
0
AGRS
167
AHAP
69
AIMS
372
AIMS-W
0
AISA
179
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1140
AKRA
785
AKSI
845
ALDO
1485
ALKA
346
ALMI
278
ALTO
270
Market Watch
Last updated : 2022/01/19 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
502.22
-0.66%
-3.34
IHSG
6591.98
-0.33%
-22.08
LQ45
938.61
-0.66%
-6.20
HSI
24127.85
0.06%
+15.07
N225
27467.23
-2.8%
-790.02
NYSE
0.00
-100%
-17219.06
Kurs
HKD/IDR 1,842
USD/IDR 14,369
Emas
837,003 / gram

Blokir Konten Berita, PM Australia: Facebook Arogan dan Mengecewakan

ECONOMICS
Fikri Kurniawan/Sindonews
Jum'at, 19 Februari 2021 13:26 WIB
Facebook menghentikan sebanyak 18 juta penggunanya di Negeri Kanguru untuk mendapatkan akses berita di platformnya.
Blokir Konten Berita, PM Australia: Facebook Arogan dan Mengecewakan (FOTO:MNC Media)
Blokir Konten Berita, PM Australia: Facebook Arogan dan Mengecewakan (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Politisi, perusahaa media, dan kelompok masyarakat sipil di Inggris dan Amerika Serikat angkat bicara terkait pemblokiran semua konten berita oleh Facebook di Australia. 

Facebook menghentikan sebanyak 18 juta penggunanya di Negeri Kanguru untuk mendapatkan akses berita di platformnya. Langkah tersebut, dianggap sebagai pengganggu demokrasi dan upaya agar negara patuh kepada perusahaan. 

Sikap itu sebagai respon penolakan aturan baru di Australia, yang mewajibkan Facebook membayar semua konten berita yang muncul di platformnya. 

Padahal, Google yang juga diberlakukan aturan serupa telah memilih upaya preventif dengan membuat kesepakatan bersama perusahaan-perusahaan media di Australia. 

Melansir dari The Guardian, Jumat (19/2/2021), Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengatakan sikap Facebook merupakan arogansi sekaligus mengecewakan. 

Sedangkan Julian Knight, ketua komite digital, budaya, media, dan olahraga parlemen Inggris, menyebut tindakan yang dilakukan Facebook di Australia akan memicu sikap yang lebih jauh lagi terhadap pemerintahan di seluruh dunia. 

Menurut Knight, raksasa teknologi sudah seharusnya diatur oleh pemerintah dan membayar setiap konten yang muncul di platformnya. 

Sementara itu, David Cicilline, ketua komite antitrust di AS, menilai langkah yang diambil Facebook tidak sesuai dengan demokrasi. 

"Mengancam agar seluruh negara bertekuk lutut untuk menyetujui aturan Facebook adalah pengakuan puncak dari kekuatan monopoli," tulis politikus Partai Demokrat AS itu, melalui akun Twitter pribadinya. 

Langkah Facebook memblokir semua berita di platformnya, dianggap sebagai pengganggu demokrasi dan upaya agar negara patuh kepada perusahaan. (Sandy)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD