Fikri Kurniawan
Sedangkan Julian Knight, ketua komite digital, budaya, media, dan olahraga parlemen Inggris, menyebut tindakan yang dilakukan Facebook di Australia akan memicu sikap yang lebih jauh lagi terhadap pemerintahan di seluruh dunia.
Menurut Knight, raksasa teknologi sudah seharusnya diatur oleh pemerintah dan membayar setiap konten yang muncul di platformnya.
Sementara itu, David Cicilline, ketua komite antitrust di AS, menilai langkah yang diambil Facebook tidak sesuai dengan demokrasi.
"Mengancam agar seluruh negara bertekuk lutut untuk menyetujui aturan Facebook adalah pengakuan puncak dari kekuatan monopoli," tulis politikus Partai Demokrat AS itu, melalui akun Twitter pribadinya.
Langkah Facebook memblokir semua berita di platformnya, dianggap sebagai pengganggu demokrasi dan upaya agar negara patuh kepada perusahaan. (Sandy)
