AALI
9700
ABBA
286
ABDA
7375
ABMM
1380
ACES
1340
ACST
190
ACST-R
0
ADES
3400
ADHI
825
ADMF
7550
ADMG
194
ADRO
2230
AGAR
344
AGII
1435
AGRO
1345
AGRO-R
0
AGRS
167
AHAP
69
AIMS
372
AIMS-W
0
AISA
179
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1140
AKRA
785
AKSI
845
ALDO
1485
ALKA
346
ALMI
278
ALTO
270
Market Watch
Last updated : 2022/01/19 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
502.22
-0.66%
-3.34
IHSG
6591.98
-0.33%
-22.08
LQ45
938.61
-0.66%
-6.20
HSI
24127.85
0.06%
+15.07
N225
27467.23
-2.8%
-790.02
NYSE
0.00
-100%
-17219.06
Kurs
HKD/IDR 1,842
USD/IDR 14,369
Emas
837,003 / gram

Berbeda dengan Facebook, Google Setuju Bayar Konten Berita ke Media Australia

ECOTAINMENT
Sindonews
Kamis, 18 Februari 2021 15:30 WIB
Setelah sempat mengancam angkat kaki, Google Inc memilih melunak terhadap aturan baru yang akan diterapkan di Australia.
Berbeda dengan Facebook, Google Setuju Bayar Konten Berita ke Media Australia. (Foto: MNC Media)
Berbeda dengan Facebook, Google Setuju Bayar Konten Berita ke Media Australia. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Setelah sempat mengancam angkat kaki, Google Inc memilih melunak terhadap aturan baru yang akan diterapkan di Australia. Perusahaan raksasa asal Amerika Serikat ini mengambil jalan berbeda dengan Facebook, mereka setuju untuk membayar setiap konten berita kepada media-media di Australia.

Meski begitu, guna menghindari kerugian besar, Google berusaha membuat kesepakatan sendiri dengan perusahaan media, termasuk mengucurkan dana puluhan juta dolar per setahun.

Perubahan sikap Google untuk membayar kompensasi di Australia, ini menunjukkan bagaimana peraturan di sebuah negara dapat secara tajam mengubah perilaku raksasa teknologi global yang tumbuh dengan impunitas di negara asalnya, yakni Amerika Serikat.

Padahal, jurnalisme di AS justru lebih bersahabat dengan lingkungan kekuasaan. Saat ini, regulasi sedang bergerak ke arah potensi kasus anti-trust, atau undang-undang yang akan meminta pertanggungjawaban perusahaan media atas berita yang ditayangkan pada platform mereka.

“Eksperimen regulasi Australia sangat menarik. Jika berhasil, saya pikir akan diikuti oleh beberapa negara lain. Tetapi saya ragu AS akan berada di daftar tersebut,” kata mantan pejabat hukum di Organisasi Perdagangan Dunia, Daniel Gervais, yang sekarang mengajar di Vanderbilt Law School di Tennessee, dikutip dari The New York Times, Kamis (18/2/2021).

Sepertinya tidak mengherankan jika pemerintah Australia melihat perusahaan teknologi AS seperti Google mendapat dukungan dibandingkan media nasional di sana, karena dinilai tidak melakukan kebaikan apa pun dengan mencoba menghindar dari pajak daerah.

“Kami (Australia) memiliki hal simbiosis yang aneh antara bisnis berita dan pemerintah saat ini,” kata ekonom Lateral Economics, Jim Minifie, sebuah perusahaan konsultan yang berspesialisasi dalam kebijakan publik digital.

Sebelumnya, perusahaan media Australia telah mengeluh selama bertahun-tahun mereka tidak diberi kompensasi yang layak untuk artikel dan konten lain. Padahal, berita mereka itu telah menghasilkan pendapatan iklan di platform Google dan Facebook. Keluhan yang sebagian besar diabaikan oleh perusahaan teknologi lainnya. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD