AALI
9800
ABBA
292
ABDA
6750
ABMM
1400
ACES
1350
ACST
195
ACST-R
0
ADES
3650
ADHI
830
ADMF
7600
ADMG
194
ADRO
2260
AGAR
362
AGII
1475
AGRO
1485
AGRO-R
0
AGRS
148
AHAP
70
AIMS
404
AIMS-W
0
AISA
173
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1130
AKRA
810
AKSI
740
ALDO
1380
ALKA
358
ALMI
290
ALTO
222
Market Watch
Last updated : 2022/01/17 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
507.30
-0.48%
-2.43
IHSG
6645.05
-0.72%
-48.35
LQ45
948.02
-0.52%
-4.93
HSI
24218.03
-0.68%
-165.29
N225
28333.52
0.74%
+209.24
NYSE
0.00
-100%
-17259.00
Kurs
HKD/IDR 1,836
USD/IDR 14,319
Emas
838,644 / gram

Pilih Blokir Konten Berita Ketimbang Bayar, PM Australia "Amuk" Facebook

ECONOMIA
Jum'at, 19 Februari 2021 07:52 WIB
Pemerintah Australia marah besar kepada aplikasi media sosial Facebook.
PM Australia
PM Australia "Amuk" Facebook (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah Australia marah besar kepada aplikasi media sosial Facebook. Pasalnya, Facebook menentang aturan yang mewajibkan seluruh platform media sosial termasuk Google untuk membayar setiap konten berita yang mereka tampilkan kepada penerbit.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan, pemerintah Australia tidak akan terintimidasi sedikitpun atas sikap Facebook yang memblokir outlet berita Australia.

Dikutip dari berita BBC, Jumat (19/2/2021), Scott bahkan menyebut Facebook arogan dan mengecewakan, dan Australia tidak berteman dengan perusahaan yang didirikan Mark Zuckerberg itu.

Sikap kecewa pemerintah Australia ini, akibat respon dari Facebook yang memblokir semua konten berita dari platform mereka. Alhasil, para pengguna Facebook di Australia kini tidak bisa lagi membagikan atau membaca berita yang biasanya muncul di "linimasa" mereka. 

Tindakan ini dilakukan lantaran Facebook menentang rencana regulasi yang mewajibkan seluruh platform media sosial membayar setiap konten berita kepada penerbit. Aturan baru itu raksasa teknologi, seperti Facebook, membayar unggahan berita ke outlet berita Australia untuk konten mereka.

Tidak hanya orang-orang yang berada di negeri Kangguru saja, kebijakan yang diambil Facebook juga mencegah orang di luar Australia melakukan hal yang sama. Meski demikian, pemerintah setempat mengaku telah mengadakan pembicaraan konstruktif dengan CEO Facebook, Mark Zuckerberg. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD