Nia Deviyana
Potensi dibukanya kembali sektor minyak dan pemulihan ekonomi yang lebih luas dapat menciptakan peluang signifikan bagi bank-bank asing untuk kembali masuk ke pasar Venezuela, dengan syarat adanya pelonggaran sanksi keuangan AS.
Venezuela berada di bawah sanksi AS sejak 2006, yang diperketat pada 2017, melarang lembaga keuangan AS menyalurkan dana baru kepada pemerintah atau perusahaan minyak negara, PDVSA. Pada 2019, Washington memberlakukan sanksi luas terhadap sektor minyak Venezuela.
Kini, Amerika Serikat berencana melonggarkan sanksi secara selektif seiring dimulainya pemasaran minyak Venezuela. Departemen Energi AS pada Rabu menyatakan bahwa hasil penjualan minyak akan ditempatkan di rekening yang dikendalikan AS di bank-bank global.
CEO ConocoPhillips, Ryan Lance, mengatakan dalam pertemuan di Gedung Putih, bahwa bank-bank AS, termasuk Export-Import Bank, bank federal yang membiayai proyek luar negeri, mungkin perlu terlibat dalam pendanaan investasi minyak Venezuela.
Bagi JPMorgan, terdapat sejumlah jalur keterlibatan yang mungkin ditempuh. Salah satu gagasan yang sempat dibahas secara internal adalah pembentukan bank perdagangan untuk membiayai ekspor minyak.
Bank tersebut, yang memiliki kehadiran kuat di kawasan penghasil minyak seperti Timur Tengah dan Afrika, juga memiliki preseden historis, setelah memimpin konsorsium bank yang mengoperasikan Trade Bank of Iraq, yang didirikan pada 2003 pasca-invasi pimpinan AS.
JPMorgan juga berpotensi memanfaatkan dana dari Security and Resiliency Initiative, sebuah rencana pendanaan 10 tahun senilai USD1,5 triliun yang diumumkan tahun lalu untuk membiayai sektor-sektor seperti mineral kritis, di mana Venezuela memiliki sumber daya melimpah.
Saat ini, JPMorgan memperdagangkan obligasi pemerintah Venezuela yang tidak termasuk dalam daftar sanksi dengan mitra lepas pantai.
Secara terpisah, seorang sumber industri mengatakan terdapat peluang dalam restrukturisasi, pembiayaan, serta sektor energi yang berpotensi menarik minat perbankan.
Pejabat Gedung Putih mengatakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump tengah mengevaluasi secara cermat seluruh opsi yang tersedia, dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi rakyat.
(NIA DEVIYANA)
