Iqbal Dwi Purnama
"Belum ada, sementara kita masih fokus juga ke perumahan subsidi. Aku belum tahu juga, seberapa besar marketnya [KPA Asing]," sambungnya.
Sebelumnya, dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang saat ini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah diamanatkan terkait kemudahan kepemilikan properti oleh WNA.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan, Kementerian ATR/BPN sudah melakukan beberapa perubahan pengaturan bidang pertanahan, salah satunya memberikan kemudahan pemilikan rumah tinggal/hunian untuk WNA. Menurutnya, hal ini bertujuan untuk membuka seluas-luasnya pintu investasi.
“Pertama jika punya paspor dan visa bisa kita berikan hak kepemilikan hunian. Kemudian, kalau dulu hunian yang dimiliki hanya yang berada di atas tanah Hak Pakai sekarang dapat diberikan hak kepemilikan satuan rumah susun, bagi rumah susun yang berdiri di atas Hak Guna Bangunan,” kata Suyus mengutip keterangan tertulisnya.
Terkait kemudahan kepemilikan aset/properti untuk WNA, Suyus Windayana mengatakan bahwa tetap ada batasan yang harus dipenuhi.
