Febrina Ratna
Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 melanjutkan kesuksesan Presidensi G20 pada tahun 2022. Indonesia kembali mengambil peran kepemimpinan di level kawasan dengan memegang Keketuaan pada ASEAN (ASEAN Chairmanship) dan ASEAN+3 (ASEAN+3 CoChairmanship). Tema yang diangkat oleh Indonesia adalah “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” melanjutkan tema besar sebelumnya yang didorong oleh Presidensi G20 “Recover Together Recover Stronger”.
Keketuaan Indonesia diharapkan dapat mendorong ASEAN untuk berperan aktif, menawarkan ide dan solusi untuk memperkuat pemulihan ekonomi dan menjadikan Asia Tenggara sebagai mesin pertumbuhan dunia yang berkelanjutan. Terdapat tiga strategic thrust yang menaungi Priority Economic Deliverables (PEDs) pada Keketuaan Indonesia di jalur keuangan.
Pertama, recovery rebuilding, dengan PED mendorong pemulihan dan memastikan stabilitas dan ketahanan ekonomi dan keuangan di kawasan ASEAN. Kedua, digital economy dengan PED memajukan konektivitas pembayaran dan mempromosikan literasi dan inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Ketiga, sustainability dengan PED mempromosikan keuangan transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Berbagai program dalam PED tersebut dibahas melalui 10 pertemuan komite kerja (Working Committes) yang diampu oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil rangkaian pertemuan tersebut akan dilaporkan dan dibahas dalam pertemuan AFCDM-Working Group.
Terkait pilar recovery-rebuilding, pertemuan Working Committee on Capital Account Liberalization membahas eksplorasi pedoman terkait ASEAN Local Currency Settlement Framework untuk mendukung upaya mempromosikan Local Currency Transaction serta upaya lainnya yang perlu dilakukan ASEAN untuk menjawab dinamika ekonomi dan keuangan saat ini.
Pertemuan Working Committee on ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) membahas keberlanjutan ABIF Guideline to incorporate Digitalization menuju integrasi perbankan ASEAN di era digital. Lebih lanjut, Working Committee on Financial Services Liberalization membahas agenda perkembangan isu liberalisasi keuangan di bawah ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dan Free Trade Agreements, termasuk Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Kanada.
Isu kebencanaan juga dibahas pada ASEAN Cross-Sectoral Coordination Committee on Disaster Risk Financing and Insurance (ACSCC-DRFI). Mengingat Indonesia dan kawasan ASEAN sangat rawan akan bencana alam, pertemuan membahas Pendanaan Risiko Bencana Terdapat inisiatif yang diusung sejak keketuaan Brunei untuk memperluas cakupan dari pertemuan ini dan memasukkan risiko kesehatan ke dalam pertemuan ini.
Pada pertemuan tersebut juga dilakukan pergantian ketua dari Kamboja ke Indonesia. Lebih lanjut, Kementerian Keuangan juga bekerja sama dengan Pemerintah Inggris mengadakan seminar bertajuk “Strengthening Food Security in ASEAN” sejalan dengan meningkatnya tantangan global terkait kerawanan pangan dan krisis pupuk. ASEAN perlu membentuk sistem kerja sama, kolaborasi, dan koordinasi untuk mendorong keterjangkauan pangan bagi semua.
Terkait pilar digitalisasi, pertemuan Working Committee Payments and Settlements Systems dibahas mengenai keberlanjutan diskusi ASEAN Payment Connectivity, termasuk perluasan keanggotaan dan pembahasan QR-based connectivity. Pertemuan juga membahas perihal implementasi peta jalan G20 untuk memajukan pembayaran antar negara.
Sementara itu, Working Committee on Financial Inclusion membahas berbagai capaian dan program kerja ke depan untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan digital, antara lain dengan pembuatan Pedoman Pelaksanaan Penguatan Literas Keuangan Digital yang dapat menjadi rujukan bagi negara anggota ASEAN.
Terkait pilar sustainability, pembiayaan transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau yang dibahas dalam pertemuan WC Capital Market Development serta Joint ASEAN Capital Market Forum (ACMF) - WC–Capital Market Development. Pertemuan pleno AFCDM-WG juga didahului oleh penyelenggaraan seminar Energy Transition Mechanism (ETM) dan Food Security.
Kementerian Keuangan bekerja sama dengan ADB menyelenggarakan seminar “Aligning Energy Transition with Economic Development” yang membahas pentingnya transisi energi bagi Negara anggota ASEAN. Tindak lanjut pembahasan agenda pada rangkaian pertemuan kali ini akan dilaporkan dan dimintakan arahan pada pertemuan level deputi keuangan dan bank sentral ASEAN (ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting/AFMGM) di akhir Maret mendatang.
Kerja sama lintas sektoral pada pilar ekonomi ASEAN, termasuk proposal PED Indonesia diharapkan mampu memperkuat proses kerja sama ekonomi dan keuangan dalam mendorong proses pemulihan dan ketahanan ekonomi kawasan ASEAN dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan global ke depan.
(FRI)
