Kunthi Fahmar Sandy
"Kami sudah mengidentifikasi ada 2.878 developer rumah, 5.442 kontraktor, dan 4.032 toko bangunan yang bisa mengakses KPP di BTN. Bahkan ada juga pedagang rumah. Kami berharap bisa menjadi mayoritas dalam menyalurkan kredit ini," ujar Nixon.
Dia menjelaskan skema KPP tersebut mirip dengan KUR yang memiliki bunga khusus, penjaminan, dan proses yang mudah. Untuk KPP, ada dua segmen penyaluran yakni untuk sisi supply dan demand perumahan.
Menurut Nixon untuk sisi supply, para developer UMKM bisa mengajukan kredit hingga Rp5 miliar per debitur, bahkan bisa diperpanjang hingga empat kali dengan total plafon Rp20 miliar. Lalu di sisi demand, KPP dapat mencapai Rp500 juta bagi para debitur yang ingin membeli, merenovasi rumah, atau membangun ruko hingga kos-kosan.
Nixon menilai limit yang lebih besar dan proses yang sederhana membuat masyarakat semakin mudah membeli rumah sekaligus menjalankan usaha. “Dengan bunga hanya 6 persen, program ini diharapkan membantu masyarakat memiliki rumah untuk usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Nixon.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan Pemerintah mengalokasikan total anggaran senilai Rp130 triliun untuk KPP. Dari alokasi tersebut, Airlangga merinci penyalurannya terbagi menjadi dua yakni sebanyak Rp113 triliun untuk sisi supply dan Rp17 triliun untuk sisi demand.
