Ini Jurus OJK Cegah Pencucian Uang di Industri Pegadaian

Prosedur Know Your Customer (KYC) dapat dilakukan dengan menerapkan Customer Due Diligence (CDD) dan Extended Due Diligence (EDD) kepada calon nasabah pegadaian sebagai bagian dari praktik anti pencucian uang dan anti pendanaan teroris. meningkat. Program APU-PPT untuk pegadaian.

Baca Juga:

Bea Cukai Ungkap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Potensi Kerugian Negara Rp1 T

Sesuai POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang APU PPT di Sektor Jasa Keuangan, CDD yaitu kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan atau pola transaksi calon nasabah, nasabah, atau walk in customer (WIC).

"Sedangkan EDD merupakan tindakan CDD yang lebih mendalam yang dilakukan pelaku jasa keuangan terhadap Calon Nasabah, nasabah, atau WIC yang berisiko tinggi termasuk orang yang populer secara politis dan atau dalam area berisiko tinggi," beber dia.

Baca Juga:

Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Berantas Pencucian Uang

OJK juga baru saja merilis Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegadaian merupakan industri dengan tingkat literasi masyarakat tertinggi di IKNB, yaitu sebesar 40,75%, di belakang industri perbankan dan sedikit tertinggal dalam tingkat literasi. hanya berbeda. 49,93%, tingkat partisipasi pegadaian mencapai 11,18%. Hal ini menunjukkan bahwa industri deposito dan produknya sudah dikenal masyarakat luas.

Selain itu, jenis barang yang dapat dijadikan jaminan antara lain barang-barang yang bernilai ekonomi, antara lain emas, perhiasan, mobil, barang rumah tangga, dan alat elektronik.

Baca Juga:

Modus Pencucian Uang, Dana Rp2,3 Miliar Ditemukan di Brangkas Khilafatul Muslimin

Menurut undang-undang status kepemilikan barang bergerak tidak boleh disertai dengan surat-surat yang menyatakan haknya, dalam praktek pelunasan pinjaman dapat dijamin dengan barang bergerak yang diperoleh secara tidak sah oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Lebih lanjut, menurut ketentuan hukum perdata tentang kepemilikan barang bergerak berdasarkan Pasal 1977 KUHPerdata, ketentuan tersebut tidak cukup untuk melindungi pegadaian ketika diterapkan hukum pidana.

Melalui acara ini, diharapkan para pemangku kepentingan di industri simpanan menyadari pentingnya kegiatan yang menerapkan prinsip kehati-hatian agar industri simpanan dapat terus tumbuh dan berkembang secara sehat dan berkelanjutan serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional menjadi meningkat.

(Penulis Ibadikal Mukhlisina)

(SAN)

(SAN)