Michelle Natalia
IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perkembangan ekonomi digital turut mendorong transaksi keuangan digital. Namun di saat yang sama, hal itu membuka peluang praktik pencucian uang dan tindak kriminal ekonomi dengan adanya platform-platform yang baru.
Maka dari itu, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memberantas aksi pencucian uang melalui berbagai jalur. Sebelumnya di tahun 2018, Indonesia dinilai sangat memadai oleh MER yang dilakukan oleh Asia/Pacific Group (APG) berdasarkan standar internasional Anti-Money Laundering (AML) dan Counter Terrorism Financing (CTF).
"Hanya saja, kami juga telah menerima tanggapan dari APG mengenai program kepatuhan pajak sukarela Indonesia baru-baru ini, di mana APG menyimpulkan bahwa program kepatuhan sukarela Indonesia tersebut tidak mencapai persyaratan kebijakan Counter-Terrorism Committee (CTC) APG," ujar Sri dalam B20 Talks: "Fostering Agility to Combat Money Laundering and Economic Crime" secara virtual di Jakarta, Rabu(28/9/2022).
Kendati demikian, dia mengatakan bahwa Indonesia tetap mematuhi prinsip dasar Financial Action Task Force (FATF) demi menunjukkan komitmen kuat dan konsisten dalam menegakkan standar FATF. Maka dari itu, Sri juga mengungkapkan bahwa dirinya ingin agar Indonesia bisa segera masuk menjadi anggota penuh FATF di 2023.
