Rohman Wibowo
IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tren konsolidasi dan penggabungan (merger) di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) serta BPR Syariah (BPRS) terus mengalami peningkatan.
Di saat yang sama, otoritas menegaskan keterbukaan pasar perbankan nasional terhadap aksi akuisisi oleh investor strategis asing.
Kebijakan ini digadang-gadang untuk memperkuat struktur permodalan serta menaikkan kapasitas daya saing industri perbankan skala daerah di tanah air.
Hingga akhir Juni 2026, sebanyak 81 BPR/BPRS telah disetujui untuk konsolidasi menjadi 24 BPR/BPRS serta lebih dari 200 BPR/BPRS masih dalam proses perizinan di OJK.
"OJK mendorong dan meningkatkan penguatan industri perbankan nasional, salah satunya melalui implementasi kebijakan konsolidasi BPR/BPRS grup sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 7 Tahun 2024," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (25/7/2026).
Penataan ulang struktur kelembagaan BPR dan BPRS tersebut diarahkan agar sektor keuangan mikro dapat beroperasi secara lebih profesional dan akuntabel. Langkah ini menjadi prasyarat penting dalam merealisasikan Peta Jalan Pengembangan BPR/BPRS periode 2024-2027.
"Konsolidasi bertujuan memperkuat permodalan dan daya saing BPR/BPRS melalui penerapan tata kelola, manajemen risiko, pemenuhan struktur organisasi, dan perbaikan kinerja keuangan," ujarnya.
Seturut itu, konsolidasi ini dianggap mewujudkan visi Roadmap BPR/BPRS 2024-2027 agar menjadi lembaga yang berintegritas, resilien, adaptif, serta kontributif bagi ekonomi daerah.
(Dhera Arizona)
