Kunthi Fahmar Sandy
IDXChannel - Pemerintah menunjukkan kepercayaan besarnya terhadap perbankan nasional dengan memberikan dukungan likuiditas kepada empat bank Himbara yakni BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk menyalurkan kredit murah kepada 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang baru saja diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli lalu.
Langkah ini menandai peran strategis bank BUMN sebagai tulang punggung pembiayaan ekonomi kerakyatan. Melalui skema ini, koperasi bisa mengakses pinjaman dengan bunga rendah hanya 6 persen, lebih terjangkau dibandingkan bunga pasar umum.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, keempat bank tersebut akan menyalurkan pinjaman dengan prinsip kehati-hatian, namun tetap mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah melalui skema penjaminan risiko dalam PMK No. 49/2025.
Aturan ini memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan tidak akan menjadi beban tambahan dalam neraca risiko perbankan.
“Dukungan ini menegaskan peran APBN sebagai shock absorber dan alat countercyclical, terutama di tengah ketidakpastian global. Himbara menjadi ujung tombak dalam mendorong roda perekonomian desa melalui pembiayaan koperasi,” ujar Sri Mulyani dalam laman resmi Instagram, Rabu (30/7/2025).
Tak hanya itu, pemerintah juga sedang menyiapkan mekanisme pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa untuk membantu koperasi dalam pengembalian pinjaman. Dengan demikian, bank penyalur tidak menanggung risiko penuh dan tetap memiliki ruang ekspansi kredit yang sehat.
Dukungan likuiditas dari negara kepada bank Himbara menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap tata kelola dan kapasitas mereka dalam menjangkau masyarakat hingga pelosok desa. BRI misalnya, sudah dikenal sebagai pemimpin dalam layanan perbankan mikro dan segmen ultra mikro di Tanah Air.
Selain menjadi penyalur dana, bank-bank Himbara juga diharapkan berperan dalam pembinaan koperasi, peningkatan literasi keuangan, serta pendampingan dalam tata kelola koperasi berbasis desa.
Pada tahun 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.325,1 triliun dalam APBN, dengan fungsi ekonomi mencapai Rp850 triliun. Sebagian dari alokasi tersebut diarahkan untuk penguatan kelembagaan ekonomi rakyat seperti KDMP, sebagai bagian dari strategi membangun ekonomi dari bawah.
“Dukungan penuh diberikan, namun asas risiko tetap dikelola secara baik,” ujar Sri Mulyani. Peluncuran koperasi Merah Putih ini diyakini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang berdaya, inklusif, dan tangguh terhadap gejolak ekonomi nasional maupun global.
(kunthi fahmar sandy)
