"Saran saya kepada Dinas Perumahan harusnya DKI fokus pada rumah susun sewa. Agar APBD kita bisa kita turunkan untuk bantu masyarakat memang yang betul-betul membutuhkan," ucap Gembong.
Lebih lanjut, Gembong menyoroti program DP Nol yang ada di era kepemimpinan Anies Baswedan tersebut. Sebab, target realisasinya mengalami perubahan sejak dicanangkan.
"DP Nol rupiah ini DP abal-abal. Jadi nggak usah kita debatkan tapi yang pasti dari sisi peruntukan bahwa DP Nol tidak tepat sasaran. Awalnya DP Nol diperuntukkan rakyat miskin MBR. MBR mana yang berpenghasilan Rp 14 juta? Saya kira sudah bukan orang miskin lagi," tuturnya.
Sebagai informasi, target awal pembangunan Rumah DP Nol Rupiah mencapai 200.000 unit. Hal itu tertuang dalam RPJMD 2017-2022.
Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kemudian merevisi RPJMD tersebut dan menetapkan Rumah DP Nol Rupiah berkurang menjadi 10.000. Namun revisi RPJMD tersebut tidak disetujui oleh DPRD.