Mantan Bupati Banyuwangi ini menjelaskan, adanya penyederhanaan birokrasi dan penggunaan teknologi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Pemda) diklaim mampu menghemat anggaran belanja negara sebesar Rp140 miliar.
Rinciannya anggaran di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp40 miliar dan pemerintah kabupaten kota sebanyak Rp100 miliar.
“Kira-kira K/L hemat sampai Rp40 M, kabupaten kota hemat Rp100 miliar, karena kalau kumpul-kumpul rapat-rapat di hotel nilainya sudah berapa, kita kurangi, sehingga dampak probis (proses bisnis) akan efisien. Kita siapkan konsultasi daring, enggak usah ke Jakarta, tinggal konsultasi daring untuk memangkas perjalanan,” jelasnya.
Bahkan secara khusus di Kemenpan RB, disebut Anas mampu menghemat anggaran Rp75 miliar, dengan penggunaan teknologi dan mengurangi adanya tamu-tamu di kantor Kemenpan RB. Sebagai gantinya, pihaknya menyiapkan konsultasi secara online dengan sekitar 15 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap harinya.
“Mengurangi tamu 40 persen di Kemenpan RB, 15 ribu ASN setiap hari, kita sudah hemat Rp75 miliar, kira-kira gitu. Setara mengatasi 14 ribu balita stunting, kalau perjalanan dinas dikurangi, tinggal telepon-telepon,” pungkas Azwar.
(FAY)