AALI
9800
ABBA
292
ABDA
6750
ABMM
1400
ACES
1350
ACST
195
ACST-R
0
ADES
3650
ADHI
830
ADMF
7600
ADMG
194
ADRO
2260
AGAR
362
AGII
1475
AGRO
1485
AGRO-R
0
AGRS
148
AHAP
70
AIMS
404
AIMS-W
0
AISA
173
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1130
AKRA
810
AKSI
740
ALDO
1380
ALKA
358
ALMI
290
ALTO
222
Market Watch
Last updated : 2022/01/17 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
507.30
-0.48%
-2.43
IHSG
6645.05
-0.72%
-48.35
LQ45
948.02
-0.52%
-4.93
HSI
24218.03
-0.68%
-165.29
N225
28333.52
0.74%
+209.24
NYSE
0.00
-100%
-17259.00
Kurs
HKD/IDR 1,836
USD/IDR 14,319
Emas
838,644 / gram

2021, Keuangan Negara Defisit Rp 1.006 Triliun

ECONOMICS
Shifa Nurhaliza
Kamis, 28 Januari 2021 16:40 WIB
Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, tahun ini pemerintah menargetkan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun dan target penerimaan sebesar Rp 1.743 triliun.
2021, Keuangan Negara Defisit Rp 1.006 Triliun (FOTO: MNC Media)
2021, Keuangan Negara Defisit Rp 1.006 Triliun (FOTO: MNC Media)

IDXChannel – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, tahun ini pemerintah menargetkan belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun dan target penerimaan sebesar Rp 1.743 triliun. Artinya akan ada defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp 1.006 triliun atau sekitar 5,7 persen.

Sri Mulyani menyampaikan fokus utama pelaksanaan APBN tahun 2021 adalah penanganan covid dan percepatan pemulihan ekonomi, reformasi pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta reformasi birokrasi.  

Oleh karena itu, postur APBN 2021 target pendapatan negara akan meningkat menjadi Rp1743,6 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 target ini akan tumbuh 6,7%. 

Namun, jika dilihat dari sisi untuk perpajakan dengan target Rp1.444 triliun di tahun 2021, sedangkan realisasi di tahun 2020 hanya mencapai Rp1.282 triliun, itu artinya perpajakan harus tumbuh 12,6% agar target dapat tercapai. Sementara untuk target PNBP di 2021 akan lebih rendah sekitar 11,9% dari realisasi APBN 2020.

“Jadi nanti untuk pendapatan negara mungkin kita akan tetap mengoptimalkan untuk PNBP kita jaga dan sekaligus menjaga agar di bidang perpajakan tidak terjadi shortfall, dengan demikian kita harapkan tetap akan bisa tercapai Rp 1.743 triliun,” jelas Sri Mulyani dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan RI, Kamis (28/1/2021).

Sementara untuk belanja negara di 2021 ditargetkan mencapai Rp 2.750 triliun. Jika dibandingkan realisasi sementara tahun 2020 yaitu Rp 2.589 triliun, masih ada ekspansi 6,2% terutama kalau dilihat belanja pemerintah pusat masih akan tumbuh 7%. Untuk TKDD akan tumbuh 4,3% di Rp795,5 triliun. Sementara untuk defisit diperkirakan Rp1.006 triliun yaitu 5,7% dari GDP. 

“Kalau dibandingkan dengan Perpres 72 lebih rendah nominalnya, kalau dilihat dari realisasi 2020 nominalnya lebih tinggi meskipun persentase terhadap GDP masih lebih rendah. Kemarin kami juga bertemu dengan rating agency mereka akan melihat apakah Indonesia akan tetap bisa menjaga defisit untuk secara bertahap turun mendekati 3% pada tahun 2023 nanti,” tambah Menkeu.

Untuk kebijakan strategis APBN 2021 dalam rangka mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju, bidang pendidikan kesehatan dan perlindungan sosial yang berhubungan dengan sumber daya manusia masih menjadi prioritas tertinggi. 

Anggaran bidang pendidikan Rp 505 triliun, kesehatan Rp 169 triliun, namun belum termasuk refocusing relokasi sehingga masih ada kemungkinan alokasi untuk kesehatan akan lebih tinggi. Alokasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp408 triliun juga akan lebih naik lagi karena adanya beberapa program bansos yang diteruskan di tahun 2021. 

“Untuk anggaran infrastruktur Rp 417 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, pariwisata Rp 14,2 trilun  dan bidang TIK Rp 26 triliun, yang kita harap akan bisa meningkatkan konektivitas di seluruh daerah di Indonesia termasuk desa,” tandas Sri Mulyani. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD