Shifa Nurhaliza
Sementara untuk belanja negara di 2021 ditargetkan mencapai Rp 2.750 triliun. Jika dibandingkan realisasi sementara tahun 2020 yaitu Rp 2.589 triliun, masih ada ekspansi 6,2% terutama kalau dilihat belanja pemerintah pusat masih akan tumbuh 7%. Untuk TKDD akan tumbuh 4,3% di Rp795,5 triliun. Sementara untuk defisit diperkirakan Rp1.006 triliun yaitu 5,7% dari GDP.
“Kalau dibandingkan dengan Perpres 72 lebih rendah nominalnya, kalau dilihat dari realisasi 2020 nominalnya lebih tinggi meskipun persentase terhadap GDP masih lebih rendah. Kemarin kami juga bertemu dengan rating agency mereka akan melihat apakah Indonesia akan tetap bisa menjaga defisit untuk secara bertahap turun mendekati 3% pada tahun 2023 nanti,” tambah Menkeu.
Untuk kebijakan strategis APBN 2021 dalam rangka mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju, bidang pendidikan kesehatan dan perlindungan sosial yang berhubungan dengan sumber daya manusia masih menjadi prioritas tertinggi.
Anggaran bidang pendidikan Rp 505 triliun, kesehatan Rp 169 triliun, namun belum termasuk refocusing relokasi sehingga masih ada kemungkinan alokasi untuk kesehatan akan lebih tinggi. Alokasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp408 triliun juga akan lebih naik lagi karena adanya beberapa program bansos yang diteruskan di tahun 2021.
“Untuk anggaran infrastruktur Rp 417 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, pariwisata Rp 14,2 trilun dan bidang TIK Rp 26 triliun, yang kita harap akan bisa meningkatkan konektivitas di seluruh daerah di Indonesia termasuk desa,” tandas Sri Mulyani. (RAMA)
