Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono memberikan lampu kuning terhadap wacana pengembangan kereta cepat Jakarta-Surabaya.
AHY menegaskan, pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya bukan proyek murah dan kecil. Sehingga, masih perlu kajian yang mendalam agar tidak masalah di kemudian hari, baik dari masalah beban keuangan negara, maupun operasionalnya.
Hal ini seperti yang tengah terjadi pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Proyek yang dibangun pada masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu kini meninggalkan utang sekitar USD7,2 miliar atau setara Rp116 triliun.
Sumber pembiayaan tersebut mayoritas berasal dari China Development Bank (CDB) dengan suku bunga sekitar 3,5-4 persen.
Bahkan, PT KAI (Persero) selaku pemegang saham mayoritas dari konsorsium KCJB, diperkirakan harus menanggung beban bunga utangnya saja sekitar Rp2 triliun per tahun.
"Kita juga belajar dari pengalaman terdahulu, mana yang bisa menjadi best practice, tapi juga mana yang tidak harus diulangi kembali," ujar AHY usai ditemui dalam acara Town Hall Meeting: Akselerasi Dekarbonisasi Transportasi di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Senin (26/1/2026).
AHY menyampaikan, pihaknya juga telah bertemu dengan Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, hingga CEO Danantara untuk membahas proyek kereta cepat. Hasil pertemuan tersebut lebih berfokus pada penyelesaian beban utang Whoosh terlebih dahulu ketimbang membangun proyek kereta cepat sampai Surabaya.
"Terkait dengan kereta cepat, kita ingin memastikan dulu kereta cepat Jakarta Bandung ini benar-benar bisa berjalan optimal," kata dia.
"Beberapa waktu lalu saya duduk dengan Menteri Keuangan, dan CEO Danantara, termasuk Menteri Perhubungan, untuk membahas restrukturisasi keuangan KCJB. Karena itu membutuhkan langkah berikutnya, kalau kita ingin mengembangkan kereta cepat Jakarta Surabaya," ujar AHY.
Menurut AHY, pengembangan kereta cepat sampai Surabaya memerlukan perencanaan yang lebih matang. Terutama dari aspek pembebasan lahan, yang menjadi sumber utama konflik sosial ketika proyek infrastruktur didatangkan ke suatu wilayah.
"Ini sebuah proyek besar, karena ini akan melintasi banyak provinsi kabupaten kota. kita pastikan rutenya lahan dan lain sebagainya juga harus dihadirkan secara baik dan tidak ada masalah di kemudian hari," kata dia.
(Dhera Arizona)
