Selama isu ini belum mencapai titik tengah yang dapat diterima kedua pihak, maka dipandang sulit untuk palm oil diterima di Uni Eropa. Geolocation data ini terkait juga dengan privasi data.
Oleh sebab itu, berbagai ketentuan turunan EUDR perlu dibahas bersama dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait (policy maker, industri, smallholders dan civil society/NGOs) termasuk bersama Uni Eropa dengan membentuk platform multistakeholders agar dampak negatif EUDR dapat ditangani dan diminimalisir atau dihilangkan.
Luncheon meeting ini dihadiri oleh Deputi Perdana Menteri-Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia, Dato’ Sri Haji Fadillah Bin Haji Yusof beserta Delegasi Malaysia dan para pelaku usaha Malaysia tersebut.
Juga turut hadir di antaranya, yakni Dubes RI Brussel, Dubes RI Berlin, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Asdep Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah, Asdep Pengembangan Agribisnis Perkebunan, Sekjen dan pejabat CPOPC, para pelaku usaha, serta perwakilan industri yang berkecimpung di sektor palm oil dari Indonesia, Malaysia dan Eropa.
(FAY)