Nia Deviyana
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap keberlanjutan program dan kebijakan ekonomi Indonesia, terutama pemerintahan baru pasca pemilu.
Hal tersebut diungkapkan Airlangga saat memenuhi undangan Asia House, perkumpulan pebisnis dan grup pemikir Inggris.
Komunitas bisnis Inggris dalam Asia House yang banyak didominasi sektor keuangan dan perbankan, secara regular mengundang menteri dan petinggi pengambil kebijakan Indonesia untuk menjaring informasi dinamika politik dan ekonomi yang menjadi kompas investasi mereka di Indonesia.
Mengawali paparannya, Airlangga menekankan besarnya wilayah Indonesia dibandingkan wilayah Eropa bagian Barat dan tambahan 5 juta penduduk pertahun sebagai modalitas besar Indonesia.
"Di tengah perubahan geopolitik dan lingkungan global yang tidak menentu, perekonomian Indonesia tumbuh sekitar 5% selama delapan kuartal terakhir berturut-turut," ujarnya dalam paparan tersebut, dilansir melalui siaran pers, Rabu (1/5/2024).
Disampaikan, bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh di atas 5% pada 2024 dan seterusnya, dengan tingkat inflasi yang terkendali pada kisaran 2,5%+/-1%. Selain itu, kepercayaan dunia usaha global terhadap Indonesia juga sangat tinggi.
"Hal ini dibuktikan dengan peringkat investasi yang baik dari berbagai lembaga pemeringkat. Misalnya, Moody’s menerbitkan Baa2 Stable Outlook untuk Indonesia pada 16 April 2024, sedangkan Fitch dan JCR memberikan rating BBB, stabil pada Maret 2024," tuturnya.
Ketahanan sektor eksternal juga tetap terjaga, ditandai dengan cadangan devisa yang tetap tinggi yaitu sebesar USD136 miliar. Neraca perdagangan Indonesia juga terus mencatat surplus dalam 46 bulan terakhir.
Diskusi juga menyoroti kemajuan Indonesia dalam mencapai aksesi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta kemitraan ekonomi lainnya.
Proses aksesi Indonesia ke OECD menjadi fokus penting bagi dunia usaha yang tertarik dalam kerja sama ekonomi dengan Indonesia. Proses aksesi diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita Indonesia.
Selain itu, keanggotaan Indonesia dan penyelarasan peraturan dengan standar OECD juga diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat umum, seperti meningkatkan nilai investasi, mendorong UMKM, hingga meningkatkan kualitas SDM.
Airlangga juga menyampaikan kebijakan Indonesia terkait lingkungan hidup dan keberlanjutannya.
"Kami berada di garis depan dalam menyuarakan keprihatinan serius dan ketidaksetujuan terhadap Peraturan Bebas Deforestasi UE (EUDR)," tegas Airlangga.
Penerapan EUDR jelas akan merugikan dan merugikan komoditas penting perkebunan dan kehutanan Indonesia seperti kakao, kopi, karet, produk kayu, dan minyak sawit. Langkah Pemerintah Indonesia tersebut telah mendapat dukungan dari negara-negara yang berpikiran sama, salah satunya Amerika Serikat (AS).
