Febrina Ratna
Penyebaran kasus Covid-19 dan penurunan kondisi ekonomi nasional juga mampu ditanggulangi Pemerintah dengan melakukan penanganan secara mikro serta pembatasan mobilitas masyarakat melalui kebijakan PPKM sejak awal tahun 2021 hingga akhir Desember 2022, diiringi dengan kedisiplinan tinggi dari seluruh lapisan masyarakat.
Pengalokasian anggaran yang fleksibel juga dilakukan Pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna menjamin penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi. Dalam rangka menjaga daya beli, sejumlah Program Bantuan Sosial seperti Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima,Warung, dan Nelayan (BTPKLWN) serta Kartu Prakerja dengan skema semi bansos juga turut diluncurkan Pemerintah pada saat pandemi.
Di sisi lain, vaksinasi Covid-19 terus diakselerasi Pemerintah untuk dapat menjadi game changer dalam penanganan pandemi. Program vaksinasi tersebut mulai diterapkan sejak 13 Januari 2021 dengan suntikan pertama yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo.
Hingga menjelang akhir Januari 2023, vaksinasi Covid-19 tercatat telah diberikan paling tidak 448 juta dosis bagi masyarakat. Dengan berbagai upaya yang telah ditempuh Pemerintah tersebut, perbaikan di berbagai sektor telah terlihat dengan mulai terkendalinya kasus Covid-19 di mana angka reproduksi efektif secara nasional sebesar 0,97 dan angka reproduksi di semua pulau berada di bawah 1.
Resiliensi perekonomian nasional juga terus menunjukkan optimisme melalui pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak impresif serta tingkat inflasi yang relatif terkendali. “Saat ini, tantangan yang kita hadapi bergerak dari pandemi Covid-19 (unknowns unknowns) menjadi risiko multidimensi yang mengarah ke stagflasi global (knowns unknowns),” ujar Airlangga pada kesempatan tersebut.
(FRI)
