Rohman Wibowo
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 tergolong rapuh (fragile) akibat tekanan sektor industri dan defisit perdagangan.
Airlangga menegaskan capaian pertumbuhan PDB sebesar 5,29 persen pada kuartal II-2026 serta 5,45 persen sepanjang semester I-2026 mencerminkan daya tahan nasional yang cukup solid di tengah guncangan geopolitik global.
"Ekonomi sedang ada ketidakpastian karena perang, dan yang perang kan siapa? Dalam satu tahun sepuluh bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kita masih menghadapi konflik Ukraina, Selat Hormuz, trade war, dan disrupsi teknologi. Namun, Indonesia masih mampu tumbuh 5,29 persen di triwulan II (2026) dan 5,45 persen di semester I-2026 yang merupakan salah satu capaian tertinggi di ASEAN," kata Airlangga Hartarto saat jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Seturut itu, Airlangga menyoroti angka 5,29 persen pada kuartal II-2026 tergolong baik mengingat tidak adanya momentum musiman besar seperti Ramadan dan Idulfitri yang mengerek pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama.
Dia juga menggarisbawahi struktur pertumbuhan ekonomi pada paruh pertama tahun ini ditopang oleh kinerja rantai pasok Pulau Jawa serta ekspansi kuat di sektor jasa dan konstruksi. Penguatan sektor konstruksi terakselerasi berkat dorongan pembiayaan program strategis tiga juta rumah yang diusung pemerintah.
"Pulau Jawa berkontribusi 56,4 persen terhadap PDB dan tumbuh 5,65 persen, sementara industri pengolahan tumbuh 4,52 persen, jasa akomodasi, makan minum melesat 10,6 persen, serta konstruksi tumbuh 6,68 persen yang didorong oleh penaikan anggaran pembiayaan perumahan dari Rp37,5 triliun menjadi Rp50 triliun," ujar Airlangga.
Pemerintah, kata, Airlangga menaruh peningkatan perekonomian melalui percepatan belanja modal di kawasan industri serta pembangunan sektor-sektor unggulan. Misalnya, sektor perumahan swadaya dan komersial yang diluncurkan di Batang, Jawa Tengah, melalui fasilitas FLPP dan kredit perumahan rakyat menjadi stimulus nyata di lapangan.
Untuk meredam guncangan harga minyak mentah akibat konflik Selat Hormuz, APBN ditempatkan sebagai bantalan peredam atau shock absorber untuk mengamankan daya beli masyarakat. Implementasi kebijakan energi juga ditekan untuk mengurangi ketergantungan impor, sekaligus menjaga kecukupan subsidi BBM hingga akhir tahun.
"APBN sebagai shock absorber menjaga resiliensi BBM di mana penerapannya B50 membuat kita tidak lagi impor solar, sedangkan harga Pertalite dijamin aman sampai bulan Desember," kata dia.
Adapun sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti disrupsi pada rantai pasok dan permintaan pasar menahan mayoritas industri untuk melakukan ekspansi, meskipun beberapa sektor masih mampu tumbuh secara terbatas. Kondisi ini membuat tren ekspansi belum menjadi hal arus utama di tengah iklim usaha yang cenderung defensif.
Terbatasnya ruang ekspansi industri tecermin dari indikator PMI Manufaktur S&P Juli 2026 yang berada di kisaran tipis di atas batas ekspansi, yakni 50,2. Apindo lantas mendorong pemerintah untuk bersama-sama mengawal momentum pertumbuhan agar tren industri berbalik menjadi lebih solid dan eksponensial.
"Kondisi ini tercermin dalam PMI Manufaktur keluaran S&P per Juli yang ekspansinya relatif moderat di level 50,2. Pertumbuhan di kuartal II ini sifatnya baru dan relatif fragile sehingga perlu dijaga momentumnya agar lebih solid mendongkrak tren industri yang masih defensif," ujar Ketua Apindo Shinta Kamdani.
(NIA DEVIYANA)
