Fahmi Abidin
Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga menuturkan bahwa terdapat lesson-learned yang bisa dijadikan pelajaran bagi Indonesia untuk terus bertumbuh ke depannya. Pertama, adanya Program Kartu Prakerja ini menjadi langkah nyata Pemerintah bertransformasi dalam melayani publik dengan memanfaatkan teknologi digital.
“Pemerintah memberikan layanan publik Kartu Prakerja kepada masyarakat melalui genggaman tangan, sehingga masyarakat tidak perlu secara fisik datang untuk mendapatkan pelayanan,” ungkap Menko Airlangga.
Kedua, Program Kartu Prakerja menjadi wujud kemitraan antara Pemerintah dan Swasta atau Public-Private Partnership untuk mendukung pengembangan program Pemerintah, sehingga menimbulkan dampak positif yang lebih masif.
“Kartu Prakerja ini termasuk Top Ten googling di indonesia sehingga ini awareness-nya menjadi sangat tinggi. Kita bisa memilah dan memilih jenis pelatihan secara mudah, dan ini untuk pertama kali masyarakat mendapatkan pelatihan semudah memberi barang di e-marketplace,” ujar Menko Airlangga.
Ketiga, Pemerintah menyadari bahwa inovasi membutuhkan ruang, kesempatan, dan regulasi yang terus mendukung perkembangannya. Program Kartu Prakerja mendorong sektor education technology dan learning management system yang memunculkan berbagai inovasi.
Dalam Presidensi G20 Indonesia tahun ini, Program Kartu Prakerja diharapkan dapat menjadi modelling di negara-negara berkembang lainnya. “Semua ini terjadi dalam kurun waktu kurang dari dua tahun dan tentu ekosistem ini akan terus terus berkembang serta memberikan nilai dan manfaat yang lebih besar bagi angkatan kerja di Indonesia,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut yakni Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Mohammad Rudy Salahuddin, Resident Representative UNDP Norimasa Shimomura, Direktur Ketenagakerjaan Bappenas Mahatmi Parwitasari Saronto, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, Professor Chris Manning dari Australian National University, dan Tim Peneliti Presisi. (FHM)
