Komaruddin Bagja
IDXChannel- Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) mengkaji ulang alokasi biaya tidak terduga (BTT) dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2022 sebesar RP2,2 triliun.
Menurutnya, saat ini BTT saat ini tidak perlu dialokasikan dengan besaran yang signifikan mengingat penularan Covid-19 di Jakarta yang relatif terkendali.
Menurut Pras, justru yang dibutuhkan masyarakat adalah pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19.
“Saya minta anggaran BTT tahun 2022 sebesar Rp2,2 triliun agar dikembalikan seperti pada nilai anggaran BTT tahun 2019 sebesar Rp200 miliar saja. Sisanya dapat digeser untuk program pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19 seperti pengembangan UMKM, pemberian dana serta pembangunan sarana dan prasarana UMKM yang berada dibawah dinas,” kata Pras di DPRD DKI, Rabu (10/11/2021).
Sementara Komisi A DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp12,9 triliun, dalam mendukung pemulihan ekonomi telah merekomendasikan kenaikan operasional Dasa Wisma, Jumantik, dan Kader Posyandu dalam laporan hasil pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2022.
