Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp70,86 triliun untuk tahun 2026. Besaran anggaran awal yang nantinya menjadi acuan dalam penyusunan APBN ini dibutuhkan untuk menjalankan program pembangunan infrastruktur.
Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, struktur pagu anggaran Kementerian PU tahun 2026 masih tetap difokuskan untuk penanganan jalan nasional serta memperkuat jaringan irigasi pangan dan normalisasi sungai untuk mitigasi bencana banjir.
"Karena kami mendapatkan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto sejak tahun 2025 dan seterusnya harus dapat mewujudkan swasembada pangan, sehingga fokusnya memperkuat irigasi, baik irigasi primer, sekunder hingga tersier serta infrastruktur konektivitas pendukung ketahanan pangan," katanya saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Jumat (11/7/2026).
Berdasarkan pagu indikatif Rp70,86 triliun tersebut, Kementerian PU mengalokasikan anggaran Rp31,8 triliun untuk Bina Marga di antaranya untuk pembangunan jalan baru 152 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan jalan 1.113 km, preservasi jembatan 29.241 meter dan penggantian jembatan 51 meter, pembangunan flyover/underpass 362 meter, dan pembangunan jalan tol 26,54 km.
Selanjutnya, kegiatan prioritas bidang sumber daya air sebesar Rp20,51 triliun antara lain untuk pembangunan jaringan irigasi 2.000 hektare dan rehabilitasi jaringan irigasi 15.000 hektare, pengendali banjir 16 km, pengaman pantai 4 km, penyediaan air baku 0,3 m3/detik, dan pembangunan 15 bendungan ongoing.
Bidang Cipta Karya dialokasikan sebesar Rp4,11 triliun yang antara lain untuk perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebanyak 6.731 PPSambungan Rumah (SR), pengelolaan air limbah 400 KK, dan pembangunan 1 bangunan gedung.
Kemudian, Bidang Prasarana Strategis sebesar Rp13,53 triliun antara lain untuk 1.000 unit Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) madrasah, 100 Sekolah Rakyat, 5 perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan, serta pembangunan infrastruktur prasarana perekonomian, prasarana olahraga, prasarana cagar budaya, prasarana kesehatan, prasarana peribadatan, dan prasarana strategis lainnya.
Sisanya Rp910 miliar digunakan untuk dukungan manajemen seperti gaji pegawai dan operasional kantor.
"Kami akan kaji lebih lanjut agar semua arahan dan bimbingan Komisi V DPR RI, terutama masalah IBM (Infrastruktur Berbasis Masyarakat) dan Padat Karya bisa tetap ada walaupun mungkin belum maksimal," kata Menteri PU.
(Rahmat Fiansyah)
