Tangguh Yudha
Ada pula bantuan pangan bencana 26.800 paket, penyaluran beras fortifikasi 1.944 paket, dan penyusunan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) di 38 provinsi.
Selanjutnya program promosi penganekaragaman konsumsi pangan tetap jadi prioritas diiringi dengan pengembangan usaha pengolahan pangan, serta sertifikasi dan registrasi juga pengawasan keamanan pangan segar.
Lebih lanjut, Arief menekankan gagasan terkait urgensi peningkatan kuantitas dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Dengan stok CPP yang mumpuni, tentunya berbagai program intervensi pemerintah dapat lebih lincah dan masif.
"Ke depan adanya peningkatan CPP dan ini harusnya masuk ke dalam anggaran. Yang berikutnya lagi adalah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Jadi, kedua ini seperti permintaan Pimpinan Komisi IV, bahwa harusnya bisa masuk, sehingga pada periode yang akan datang, Badan Pangan Nasional bisa mengelolanya," tuturnya.
"CPP ini memang harus bisa kita pakai untuk intervensi pemerintah. Yang pertama untuk bantuan pangan kepada yang sangat memerlukan, seperti lansia dan lain-lain, usia tidak produktif. Kemudian untuk disaster (bencana alam). Bahkan bisa juga disalurkan untuk bantuan internasional. Ini penting sekali, buat kelangsungan pangan kita ke depan," sambung dia.
(Febrina Ratna Iskana)
