Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Sejumlah tantangan terkait perkembangan perekonomian global mendorong pemerintah mulai bersiap menghadapi risiko terburuk. Salah satunya dengan mengambil opsi penyesuaian otomatis (automatic adjustment) berupa penghematan guna untuk memperkuat anggaran di setiap Kementerian/Lemabaga (K/L).
Kondisi ini tentu membuat terpangkasnya anggaran program di seluruh K/L, tak terkecuali di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Akibatnya, pihak kementerian juga terpaksa harus melakukan sejumlah penyesuaian terkait program kerja yang bisa dan memungkinkan untuk dijalankan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI, Hamka Baco Kady, pun meminta agar program-program kerja yang berasal dari usulan anggota dewan tidak dikorbankan dan tetap dijalankan sesuai dengan rencana awal.
"Jangan sampai yang jadi sasaran pengurangan (program kerja) adalah usulan-usulan aspirasi dari anggota (DPR RI)," ujar Hamka, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V bersama Kementerian PUPR, Senin (4/7/2022).
Menurut Hamka, pihaknya tidak ingin adanya kebijakan automatic adjustment justru menjadi alasan bagi kementerian untuk menunda pelaksanaan program-program kerja yang merupakan usulan dari DPR RI.
