Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono buka suara soal pagu anggaran indikatif Kementeriannya yang dipangkas menjadi Rp75,63 triliun pada 2025. Angka ini turun drastis jika dibandingkan pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2024 sebesar Rp146,98 triliun.
Basuki menjelaskan penurunan pagu anggaran merupakan hal yang biasa dalam transisi pemerintahan.
Penurunan pagu anggaran Kementerian pada masa transisi pemerintahan dilakukan untuk memberikan ruang fiskal yang lebih luas untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk menjalankan program prioritasnya.
"Itu kan seperti persis pada saat Pak Jokowi masuk ke pemerintahan. Itu tahun 2014, saya kan buka file-nya, itu ya Rp75 triliun. Jadi itu yang memberi ruang fiskal kepada Presiden terpilih untuk mengalokasikan," kata Basuki saat ditemui di Kantornya, Selasa (20/8/2024).
Meski demikian, Basuki mengatakan anggaran Rp75,63 triliun di 2025 masih berupa pagu indikatif. Sehingga, masih ada kemungkinan anggaran tersebut bisa ditambah, tergantung arah program presiden terpilih Prabowo-Gibran.
Sebelumnya, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menjelaskan pagu indikatif Rp75,63 triliun di 2025 akan dialokasikan untuk beberapa program pembangunan.
Misalnya, untuk mengembangkan konektivitas jaringan jalan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembangunan jalan nasional pada 2025 yang ditargetkan 128,1 km dan tersebar di seluruh Indonesia.
Sedangkan lewat anggaran tersebut, pembangunan jalan tol akan jauh lebih kecil dari jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2025 pembangunan jalan tol yang dilakukan menggunakan APBN totalnya hanya 4,83 km saja. Sebab menurutnya, peran Pemerintah akan lebih banyak ada dukungan konstruksi yang bakal dikerjasamakan dengan badan usaha.
Selain itu, Ditjen Bina Marga yang membidangi urusan konektivitas jalan dan jembatan juga bakal menggunakan anggaran untuk kegiatan preservasi dan pembangunan jembatan.
Pada sektor sumber daya air, alokasi anggaran akan difokuskan untuk melanjutkan pembangunan bendungan yang belum rampung di era Pemerintahan Jokowi, pembangunan irigasi baru, maupun yang sedang dalam konstruksi dengan total 17 ribu hektare.
