M Fadli Ramadan
IDXChannel – Pemerintah Indonesia memberikan perhatian dengan mengalokasikan anggaran untuk pembenahan transportasi publik. Itu karena angkutan umum perkotaan menjadi andalan bagi masyarakat yang memiliki mobilitas di kota-kota besar.
Secara total anggaran subsidi keperintisan sektor transportasi mengalami kenaikan di tahun 2023. Pada 2022, alokasi subsidi perintis sebesar Rp3,01 triliun, sekarang menjadi Rp 3,51 triliun.
Subsidi keseluruhan untuk transportasi terbagi, sektor perkeretaapian mendapat porsi yang cukup besar, yakni Rp3,326 triliun (50 persen).
Kemudian diikuti transportasi laut Rp1,47 triliun (22 persen), transportasi darat Rp1,32 trilun (20 persen), dan transportasi udara Rp550,137 miliar (8 persen).
Sektor transportasi darat mendapat Rp 1,32 triliun (20 persen) dengan rincian angkutan jalan 327 trayek atau bus perintis di Kawasan 3 T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) dan Perbatasan Rp 177,42 miliar.
Angkutan antar moda atau angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) memiliki 37 trayek dengan anggaran sebesar Rp36,10 miliar, angkutan barang untuk 6 lintasan Rp13,51 triliun, angkutan perintis penyeberangan di 273 lintas Rp584,64 miliar, kapal Ro Ro long distance 2 lintas Rp18 miliar, dan angkutan perkotaan di 10 kota sebesar Rp500 miliar.
Meski memiliki anggaran sebesar itu, Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata menilai masih kurang karena pemerintah punya target besar dalam bidang transportasi.
“Anggaran subsidi Rp500 miliar, dirasa masih kurang mengingat target hingga akhir 2024 ada 27 kota yang harus mendapatkan pembenahan transportasi umum perkotaan,” kata Djoko yang juga Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat dalam keterangan resmi.
Angkutan perkotaan baru dikembangkan sejak 2020 di 11 kota, seperti Medan, Purwokerto, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Bogor, Palembang, dan Bandung.
Ini dilakukan dengan skema pembelian layanan (buy the service) sejak 31 Oktober 2022 dengan 10 kota sudah berbayar, kecuali Bogor. Program Teman Bus yang dikelola Ditjenhubdat di 10 kota per 1 Oktober 2022, sudah mengangkut 35.638.593 penumpang.
“Untuk menambah subsidi sektor transportasi darat, lebih bijak jika Pemerintah dan DPR bersepakat mau mengalihkan insentif kendaraan listrik sebesar Rp5 triliun untuk perbaikan dan pembenahan transportasi umum. Baik untuk angkutan umum perkotaan maupun angkutan jalan perintis,” ujar Djoko.
Lebih lanjut, dia menilai subsidi layanan transportasi di sektor transportasi darat masih perlu diperbanyak. Itu karena mobilitas masyarakat terbesar di darat dan sebagian besar menggunakan angkutan umum.
(FRI)
