Tangguh Yudha
IDXChannel - Penguatan transportasi publik yang dibarengi dengan percepatan elektrifikasi dinilai menjadi salah satu solusi strategis untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Langkah tersebut diyakini tidak hanya mampu mengurangi beban fiskal akibat subsidi energi, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan emisi gas rumah kaca.
Data Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan, Indonesia menghabiskan sekitar USD22 miliar atau lebih dari Rp335 triliun untuk impor BBM sepanjang 2023. Besarnya nilai impor tersebut menjadikan transportasi publik bukan lagi sekadar isu mobilitas, melainkan bagian dari solusi energi dan ekonomi nasional.
Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Muiz Thohir mengatakan, krisis energi saat ini menjadi momentum untuk mempercepat transformasi transportasi publik yang telah dipersiapkan pemerintah.
"Kementerian Perhubungan menempatkan elektrifikasi transportasi publik sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan 2025-2029. Transformasi ini membutuhkan peran semua pihak. Dari sisi pemerintah, kami akan terus melakukan penyempurnaan regulasi sesuai kewenangan Kementerian Perhubungan, sementara setiap pemangku kepentingan diharapkan menjalankan perannya masing-masing agar ekosistem transportasi publik dapat berkembang lebih cepat," kata Muiz dalam sesi diskusi yang digelar Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia di Jakarta, ditulis Jumat (7/8/2026).
