Michelle Natalia
Berbagai lembaga internasional telah memproyeksikan pertumbuhan global terkoreksi cukup signifikan. Lembaga internasional seperti IMF dan World Bank memproyeksikan ekonomi global pada tahun 2022 tumbuh masing-masing 3,6% dan 2,9%, turun dari proyeksi sebelumnya di awal tahun.
Dengan adanya berbagai risiko tersebut, Pemerintah siap memitigasi melalui berbagai kebijakan penanganan kesehatan, peningkatan daya beli masyarakat, dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai insentif. Beberapa insentif yang telah dikeluarkan yaitu seperti insentif fiskal PPN DTP Perumahan, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Roda 4, perluasan Program BT-PKLWN, dan Subsidi Bunga KUR.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga mengungkapkan bahwa perang antara Rusia dengan Ukraina juga berdampak pada perekonomian Indonesia, sekurang-kurangnya pada sektor pangan dan energi. Untuk itu, pemerintah saat ini masih mengabsorpsi dampak kenaikan harga komoditas global melalui kebijakan fiskal antara lain dengan meningkatkan jumlah subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Kenaikan harga komoditas dalam neraca perdagangan dan ekspor diharapkan dapat menjadi soft absorber dengan tetap menjaga kesehatan APBN.
“Dalam jangka pendek, kebijakan perlindungan sosial perlu dipertebal untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan menengah ke bawah yang menjadi kelompok paling rentan dari dampak kenaikan harga,” tambah Airlangga.
Beberapa kebijakan perlindungan sosial yang sudah terlaksana yaitu bansos minyak goreng, bantuan tunai untuk PKL, warung, dan nelayan (BT-PKLWN) dan program pemberdayaan seperti program padat karya, pembiayaan usaha mikro, dan peningkatan kapasitas SDM serta UMKM. Peningkatan kapasitas SDM dan UMKM turut dilakukan dalam rangka mengembangkan ekosistem ekonomi digital dan mendorong produktivitas masyarakat
