Dhera Arizona Pratiwi
IDXChannel - Proyek infrastruktur bukanlah prioritas utama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini membuatnya jauh berbeda dibandingkan era pemerintahan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bahkan, kebijakan efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 turut berimbas terhadap dibatalkannya sejumlah proyek infrastruktur yang akan dan sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Menteri PU Dody Hanggodo saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis 6 Februari 2025, mengatakan, pagu alokasi anggaran Kementerian PU tahun 2025 awalnya sebesar Rp110,95 triliun, kemudian diwajibkan melakukan efisiensi sebesar Rp81,38 triliun atau sekitar 80 persen.
Dengan demikian, saat ini anggaran Kementerian PU yang tersisa dalam APBN 2025 sebesar Rp29,57 triliun, sesudah efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Efisiensi belanja dilakukan selain untuk belanja pegawai sebesar Rp3,35 triliun. Kegiatan bersumber dari pinjaman luar negeri, hibah luar negeri, rupiah murni pendamping, SBSN, dan PNBP sebesar Rp16,30 triliun.
