Dhera Arizona Pratiwi
IDXChannel - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyatakan, kini banyak pengembang yang takut membangun rumah subsidi skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah mengatakan, hal itu terjadi karena sikap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dinilai terlalu dini melabeli pengembang rumah subsidi nakal.
"Jujur saja pengembang sekarang takut membangun rumah FLPP. Kami sudah kumpul dengan beberapa asosiasi. Sepertinya (mereka) tidak mau lagi bangun rumah FLPP," ujarnya kepada awak media saat ditemui di kawasan Sentul, Bogor, ditulis pada Senin (17/2/2025).
Menurutnya, para pengembang tersebut kini hanya ingin fokus menyelesaikan pembangunan rumah subsidi yang sudah berjalan.
"Semuanya takut bermasalah dengan hukum. Kalau apa-apa bisa aja dicari masalahnya. Ke depannya akan tidak bangun lagi. Hanya selesaikan proyek yang berjalan kalau suasananya begini," katanya.
Padahal, kata dia, sektor properti bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8 persen sesuai cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Sebab, sektor ini melibatkan ratusan jenis industri turunannya dan UKM.
"Karena industri ini yang mengangkat industri turunannya. Artinya pertumbuhan ekonomi cita-cita Presiden 8 persen sangat besar. Dari properti besar, ya kita akan support itu," ujar dia.
Dia menegaskan, semua asosiasi mendukung program 3 juta rumah yang dicetuskan Prabowo. Sehingga, diharapkan jangan sampai ada pihak-pihak yang sengaja menghambat program tersebut berjalan.
"Semangat merumahkan masyarakat Indonesia itu sangat baik mengentaskan kemiskinan, kami dukung. Jangan ada pihak-pihak merusak ekosistem perumahan. Kalau ekosistem melibatkan banyak pihak. Jangan seolah-olah kesalahan pengembang. Saya minta kategorinya diperjelas. Kami dukung program Presiden. Saya khawatir ada pihak yang bikin suasana tidak kondusif," kata Junaidi.
"Tujuan mau support program 3 juta rumah jangan sampai ada pihak-pihak sengaja menghambat program. Kita tidak menutup bahwa ada pengembang nakal. Di mana-mana pun ada, pemerintahan ada, oknum nakal dan lain-lain. Label di pemerintah itu oknum. Sebut saja oknum pengembang," ujar dia.
(Dhera Arizona)
