Nia Deviyana
IDXChannel - Fourth International Conference on Financing for Development (FFD4) yang digelar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Seville, Spanyol, pada 30 Juni-3 Juli 2025 menandai momen penting dalam sejarah pembangunan global.
Untuk pertama kalinya, suara sektor bisnis secara resmi terintegrasi dalam forum kebijakan tingkat tinggi PBB tersebut melalui Business Steering Committee.
Ini memperkuat posisi strategis dan peranan fundamental dunia usaha dalam memberikan rekomendasi tepat guna solusi konkret bagi pembiayaan pembangunan berkelanjutan global.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani, dipercaya menjadi Co-Chair Business Steering Committee FFD4, mewakili suara sektor privat dari emerging economies.
Shinta juga menjabat sebagai Co-Chair UN Global Investors for Sustainable Development (GISD) Alliance, aliansi para pimpinan lembaga keuangan dan korporasi global yang dibentuk PBB yang berkomitmen menjembatani kesenjangan pembiayaan pembangunan berkelanjutan.
"FFD4 menjadi forum strategis yang membuka ruang bagi sektor usaha untuk tidak hanya didengar, tetapi ikut membentuk arah kebijakan pembiayaan pembangunan global. Ini memberi kesempatan bagi dunia usaha, khususnya dari negara berkembang, untuk memegang peran vital dalam menjembatani visi keberlanjutan dengan realitas implementasi di lapangan," ujar Shinta melalui keterangan tertulis, Jumat (4/7/2025).
FFD4 merupakan forum tingkat tinggi yang mempertemukan kepala negara, lembaga keuangan internasional, sektor privat, dan masyarakat sipil atas solusi pembiayaan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Forum ini menjadi momentum penting untuk mendorong reformasi sistem keuangan global yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Selama setahun proses persiapan FFD4, Business Steering Committee telah berhasil merumuskan sebuah Communique, yakni call to action yang mengukuhkan posisi strategis sektor swasta sebagai mitra arsitek ekosistem keuangan berkelanjutan melalui lima fokus utama.
Pertama, peningkatan investasi swasta dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk dengan mendukung pengembangan pembiayaan campuran (blended finance) serta instrumen dan platform investasi inovatif lainnya.
Kedua, mengupayakan terbukanya peluang investasi berkelanjutan lebih luas melalui kemitraan dengan pemerintah dan mitra pembangunan lainnya, terutama lewat country-led initiatives.
Ketiga, mendorong regulasi pembiayaan berkelanjutan yang efektif. Keempat, melakukan asesmen regulasi keuangan yang fundamental dalam percepatan kemajuan pembangunan berkelanjutan. Kelima, perluasan akses pembiayaan untuk pasar dan pelaku usaha yang inklusif.
Bagi negara berkembang, implementasi Communique ini berpotensi membuka peluang pembiayaan yang lebih inklusif lewat skema jaminan kredit dan pengurangan risiko, yang khususnya diharapkan dapat mendukung UMKM yang sering mengalami kesulitan akses
modal.
Sebagai bagian dari rangkaian FFD4, Shinta W. Kamdani juga menjadi pembicara utama yang membuka sesi International Business Forum (IBF) yang merupakan bagian penting FFD4, bersama para pemimpin dunia seperti Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez dan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres.
Shinta menekankan pentingnya kontribusi nyata sektor usaha dari negara berkembang dalam menciptakan sistem pembiayaan global yang responsif terhadap kebutuhan lokal.
"Emerging economies tidak hanya membutuhkan lebih banyak pembiayaan, tetapi juga struktur pendukung dan kepercayaan agar dana bisa benar-benar sampai ke sektor yang paling membutuhkan. Di sinilah peran strategis blended finance sebagai jembatan nyata antara visi global dan pelaksanaan di lapangan,” ujar Shinta.
Keterlibatan aktif sektor bisnis Indonesia dalam Business Steering Committee FFD4 menegaskan semakin kuatnya peran dunia usaha Indonesia dalam tataran global untuk memastikan akselerasi pendanaan dan investasi berkelanjutan.
Apindo tidak hanya memperjuangkan kepentingan sektor usaha nasional, tetapi juga turut membentuk arah baru
pembiayaan pembangunan global yang lebih relevan dan kontekstual bagi negara berkembang.
(NIA DEVIYANA)
