AALI
9700
ABBA
286
ABDA
7375
ABMM
1380
ACES
1340
ACST
190
ACST-R
0
ADES
3400
ADHI
825
ADMF
7550
ADMG
194
ADRO
2230
AGAR
344
AGII
1435
AGRO
1345
AGRO-R
0
AGRS
167
AHAP
69
AIMS
372
AIMS-W
0
AISA
179
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1140
AKRA
785
AKSI
845
ALDO
1485
ALKA
346
ALMI
278
ALTO
270
Market Watch
Last updated : 2022/01/19 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
502.22
-0.66%
-3.34
IHSG
6591.98
-0.33%
-22.08
LQ45
938.61
-0.66%
-6.20
HSI
24127.85
0.06%
+15.07
N225
27467.23
-2.8%
-790.02
NYSE
0.00
-100%
-17219.06
Kurs
HKD/IDR 1,842
USD/IDR 14,369
Emas
837,003 / gram

Asing Boleh Keruk Harta Karun di Bawah Laut, Negara Dapat Apa?

ECONOMICS
Taufik Fajar
Senin, 08 Maret 2021 22:20 WIB
Pemerintah memberikan izin bagi investor asing dan swasta dalam negeri untuk mencari harta karun maupun benda muatan kapal tenggelam (BMKT) di bawah laut.
Asing Boleh Keruk Harta Karun di Bawah Laut, Negara Dapat Apa? (FOTO: MNC Media)
Asing Boleh Keruk Harta Karun di Bawah Laut, Negara Dapat Apa? (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah memberikan izin bagi investor asing dan swasta dalam negeri untuk mencari harta karun maupun benda muatan kapal tenggelam (BMKT), di bawah laut Indonesia. Aturan tersebut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Menurut Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi, izin pengangkatan BMKT memang bukan kali ini saja dibuka. Di mana sebelumnya sudah pernah diberlakukan pada tahun 2000 sampai akhirnya dimoratorium.

Kemudian, kata dia, segala biaya dalam proses pengangkatan BMKT ditanggung oleh pihak ketiga dalam hal ini pihak swasta yang diberikan izin. Hal ini berdasarkan praktik yang pernah dilakukan pada zamannya.

"Apabila dari Perpres yang sejak pertama kali zaman Gus Dur (Presiden Abdurrahman Wahid) tahun 2000 itu adalah semua biaya operasional, riset, eskavasinya itu harus ditanggung oleh pihak ketiga, oleh swasta," ujar dia kepada MNC Portal Indonesia, Senin (8/3/2021).

Dia juga menjelaskan bahwa negara nantinya akan dapat bagian BMKT yang berhasil diangkut oleh pihak ketiga.

"Negara akan memilih mana saja artefak-artefak yang paling istilahnya yang paling masterpiece ya, yang menjadi pilihan-pilihan yang paling bernilai daripada temuan itu," ungkap dia.

Menurut dia, pihak swasta akan mendapatkan bagian BMKT atau harta karun yang berhasil diangkut dari bawah laut. Di mana prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel, melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan mana yang dapat diberikan ke pihak swasta dan mana yang harus jadi milik negara. 

"Dan kemudian sisanya itu dibagi dengan proporsi yang tidak boleh merugikan negara," pungkas dia.

Seperti diketahui, BMKT menjadi ruang lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Potensi ekonomi benda muatan kapal tenggelam di bawah laut Indonesia tersebut mencapai USD9,6 miliar atau setara Rp137,2 triliun (kurs Rp14.300 per USD).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan mengakui, potensi ekonomi dari benda muatan kapal tenggelam cukup besar. Tercatat ada 463 titik benda muatan kapal tenggelam di Indonesia dengan potensi ekonomi mencapai USD9,6 miliar. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD