AALI
9925
ABBA
290
ABDA
7000
ABMM
1380
ACES
1275
ACST
194
ACST-R
0
ADES
3400
ADHI
840
ADMF
7625
ADMG
188
ADRO
2310
AGAR
364
AGII
1390
AGRO
1325
AGRO-R
0
AGRS
163
AHAP
70
AIMS
362
AIMS-W
0
AISA
175
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1100
AKRA
800
AKSI
755
ALDO
1375
ALKA
314
ALMI
288
ALTO
258
Market Watch
Last updated : 2022/01/21 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
513.72
1.77%
+8.94
IHSG
6726.37
1.5%
+99.50
LQ45
959.76
1.74%
+16.42
HSI
24965.55
0.05%
+13.20
N225
27522.26
-0.9%
-250.67
NYSE
0.00
-100%
-16818.98
Kurs
HKD/IDR 1,840
USD/IDR 14,345
Emas
847,450 / gram

Investor Asing Boleh Cari Harta Karun RI, Kepala BKPM : Izinnya Tidak Gampang

ECONOMICS
Shifa Nurhaliza
Senin, 08 Maret 2021 10:30 WIB
Badan Koordinasi Penanaman modal menerapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para investor yang mencari harta karun RI.
Badan Koordinasi Penanaman modal menerapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para investor yang mencari harta karun RI. (Foto: MNC Media)
Badan Koordinasi Penanaman modal menerapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para investor yang mencari harta karun RI. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah Indonesia membuka pintu bagi investor asing dan swasta dalam negeri untuk mencari harta karun maupun benda muatan kapal tenggelam di bawah laut Indonesia.

 Meskipun demikian, Badan Koordinasi Penanaman modal menerapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para investor tersebut.

"Syaratnya izinnya, datang ke kita. Kita akan kasih tahu bagaimana caranya bisa mengambil itu dan memenuhi syarat untuk mendapatkan izin," kata Bahlil dalam program News Screen Morning IDX Channel, Senin (8/3/2021).

Kemudian, dia mengatakan, peninggalan sejarah dan purbakala itu bisa dibangun. Namun, hal itu harus memenuhi syarat yang ditetapkan. 

"Jadi tidak langsung masuk OSS lalu izin langsung di dapatkan.  Harus ada syaratnya dan saya yakin ini tidak gampang. Karena ini bukan barang sembarangan,” tegasnya.

Bahlil memastikan, harta karun yang dimaksud yakni barang peninggalan sejarah di kapal yang karam di bawah laut. Hal itu termasuk barang purbakala hingga barang yang bisa dibangun kembali.  

Sebelum ditetapkan sebagai bidang usaha yang dibuka pencarian harta karun maupun benda muatan kapal tenggelam, bidang usaha ini merupakan bidang usaha tertutup mengacu pada Undang-Undang No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menjadi tanggung jawab pemerintah. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD