Muhammad Farhan
IDXChannel - Kebijakan yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk membeli tiket MotoGP semakin menuai kritik publik. Tak ayal, polemik penjualan tiket menjadi pertanyaan sejumlah kalangan, salah satunya anggota DPR RI Komisi II, Guspardi Gaus.
Guspardi menilai kewajiban pembelian tiket bagi ASN NTB tersebut sebagai gaya kebijakan yang memaksa. Dirinya memandang kebijakan tersebut tidak pas lantaran situasi pandemi covid-19 yang tengah menyulitkan kondisi ekonomi.
"Ini kebijakan yang menurut saya sesuatu yang tidak pas, memberatkan, dan membebani para ASN. Kebijakan mewajibkan membeli tiket untuk menonton pagelaran MotoGP kepada ASN merupakan gaya otoriter," kata Guspardi Gaus kepada wartawan, Senin (7/3/2022).
Bagi Guspardi, kebijakan yang dipaksakan akan membuat kesan bahwa Pemprov NTB tidak mampu menarik minat masyarakat luas untuk menonton ajang balap motor itu. Kemudian panitia penyelenggara akan terkesan tak mampu mempromosikan ajang MotoGP di Indonesia.
"Cari daya tarik yang tidak memaksa masyarakat atau ASN untuk beli tiket. Lakukan inovasi dan berbagai terobosan," ujarnya menyarankan.
