AALI
11175
ABBA
98
ABDA
7025
ABMM
750
ACES
1565
ACST
354
ACST-R
0
ADES
1700
ADHI
1315
ADMF
8450
ADMG
175
ADRO
1175
AGAR
416
AGII
1260
AGRO
1165
AGRO-R
0
AGRS
0
AHAP
82
AIMS
280
AIMS-W
0
AISA
296
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
494
AKRA
3720
AKSI
760
ALDO
440
ALKA
246
ALMI
250
ALTO
334
Market Watch
Last updated : 2021/03/08 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
501.18
-0.26%
-1.33
IHSG
6248.47
-0.16%
-10.28
LQ45
940.24
-0.12%
-1.13
HSI
28540.83
-1.92%
-557.46
N225
28743.25
-0.42%
-121.07
NYSE
0.00
-100%
-14959.40
Kurs
HKD/IDR 1,850
USD/IDR 14,365
Emas
784,444 / gram

Aturan Turunan UU Ciptaker Rampung, Ini Daftar Pemberian Insentif

ECONOMICS
Suparjo Ramalan/Sindonews
Senin, 22 Februari 2021 08:43 WIB
Pemerintah meyakini adanya perubahan dalam proses perizinan dan perluasan bidang usaha untuk investasi akan menjadi game changer.
Aturan Turunan UU Ciptaker Rampung, Ini Daftar Pemberian Insentif (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan diselesaikan sejumlah beleid itu, maka ada perubahan pada bidang usaha penanaman modal atau investasi. 

Pemerintah telah mengubah konsep dari semula berbasis Bidang Usaha Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi Bidang Usaha Prioritas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, berbagai bidang usaha yang menjadi prioritas akan diberikan insentif dan kemudahan yang meliputi insentif fiskal dan non fiskal. 

Insentif fiskal terdiri atas insentif perpajakan. Seperti, pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu (tax allowance), pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), atau pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka investasi, serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu (investment allowance). 

"Kemudian, insentif kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri," ujar Airlangga di Jakarta, Minggu (21/2/2021).  

Adapun insentif non fiskal meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Disamping itu, ditetapkan juga bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM. 

Pemerintah meyakini adanya perubahan dalam proses perizinan dan perluasan bidang usaha untuk investasi akan menjadi game changer dalam percepatan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. 

"Dengan penerapan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, maka kita memasuki era baru dalam memberikan kemudahan dan kepastian perizinan dan kegiatan usaha, sehingga akan meningkatkan daya saing investasi dan produktivitas, serta efisiensi kegiatan usaha,” papar dia.  (Sandy)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD