Advenia Elisabeth/MPI
"Dari sisi lama waktu dan risiko proses interaksi selama perjalanan, di bandara lebih aman. Sebab penerapan protokol kesehatan lebih baik karena orang-orang di dalam bandara telah memenuhi syarat untuk terbang. Sedangkan pada pengguna transportasi lainnya, titik-titik tempat berkumpul atau interaksi cenderung lebih beresiko terjadi penularan," katanya seperti dikutip dalam surat yang ditandatangani Trisna Wijaya.
Sehingga dari perbandingan tersebut bisa terlihat secara langsung tingkat risiko penularan Covid-19 lebih rendah ketika menggunakan transportasi udara dibandingkan jika menggunakan transportasi darat. Untuk itu dia meminta Pemerintah untuk meninjau kembali persyaratan wajib PCR untuk para pengguna transportasi udara.
Di samping itu, Ketua DPR RI Puan Maharani juga bertanya-tanya terkait pemberlakuan tersebut. Mengapa dulu saat Covid-19 meningkat, syarat penerbangan mengizinkan para penumpang menggunakan tes antigen. Namun yang terjadi sekarang justru mewajibkan penumpang menyertakan surat keterangan negatif tes PCR dengan alasan tes metode tersebut sangat sensitif dan lebih akurat.
"Kenapa dulu ketika COVID-19 belum selandai sekarang, justru tes antigen dibolehkan sebagai syarat penerbangan. Kalau sekarang harus PCR karena hati-hati, apakah berarti waktu antigen dibolehkan, kita sedang tidak atau kurang hati-hati? Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat seperti ini harus dijelaskan terang benderang oleh pemerintah," ujar Puan.
Menurut Puan, tes PCR seharusnya hanya digunakan untuk pemeriksaan bagi suspek Corona. Pasalnya, realitanya saat ini fasilitas kesehatan di Indonesia belum sepenuhnya merata dan tidak semua fasilitas kesehatan dapat memberikan hasil tes PCR dengan cepat. Sehingga hal itu akan menjadi masalah baru bagi penumpang yang hendak pergi menggunakan pesawat.
