Awas, Regulasi Pembelian Listrik Energi Terbarukan Bisa Bebani Negara

IDXChannel -Pemerintah perlu memastikan wacana kewajiban pembelian listrik dari pembangkit energi terbarukan oleh badan usaha milik negara (BUMN) tidak menambah beban fiskal negara. Hal tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT).

Berdasarkan rumusan RUU EBT terkini, masih terdapat poin kewajiban bagi badan usaha milik negara untuk membeli listrik dari energi terbarukan. Tak pelak, hal ini membebani PT PLN (Persero), keuangan negara hingga masyarakat.

Baca Juga:

Ini Tiga Strategi Kementerian ESDM Alirkan Listrik ke Wilayah 3T

Untuk itu, pemerintah dan DPR diminta mempertimbangkan poin kewajiban pembelian listrik dari EBT dalam pembahasan  RUU EBT.

Anggota Komisi VII DPR RI, Andi Yuliani Paris, meminta keseriusan pemerintah untuk membahas RUU EBT. Dengan begitu rancangan beleid ini dapat disahkan pada akhir Desember 2021. Hanya saja, lanjutnya, ada beberapa poin dalam RUU EBT yang masih memerlukan masukan publik. 

Baca Juga:

Enam Tugas Negara Selesai, PLN Pastikan Pemadaman Listrik Jawa Bali Berkurang

"Ini yang kami ingin mendengar komentarnya. Ada tambahan di Pasal 40 disebutkan terdapat kewajiban BUMN terhadap pembelian listrik energi terbarukan. Kalau ada kewajiban, biasanya ada sanksi yang mengikuti," ujar Andi dalam Bincang-Bincang METI yang digelar secara virtual dengan tajuk "Apa Kabar RUU EBT?".